Sabtu 11 Jun 2022 23:20 WIB

PM Kamboja Desak Myanmar Hentikan Hukuman Mati

Empat orang warga Myanmar akan menjalani hukuman mati.

Rep: Dwina Agustin/ Red: Reiny Dwinanda
Seorang fotografer dengan rompi pelindung merekam aksi protes antimiliter yang dibubarkan dengan gas air mata di Yangon, Myanmar, 3 Maret 2021. Junta militer Myanmar akan menghukum mati empat orang warga yang dinilai anti terhadap Dewan Administrasi Negara.
Foto:

Hun Sen memiliki kepentingan khusus di Myanmar karena Kamboja tahun ini mengetuai Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). ASEAN telah berusaha memainkan peran dalam mempromosikan diakhirinya kekerasan di Myanmar dan memberikan bantuan kemanusiaan di sana. Namun, militer Myanmar telah gagal untuk bekerja sama dengan rencana ASEAN.

Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn adalah utusan khusus ASEAN untuk Myanmar. Hanya saja, Hun Sen secara terbuka menyatakan pesimisme tentang pencapaian terobosan dalam berurusan dengan para jenderal Myanmar.

Juru bicara Militer Mayor Jenderal Zaw Min Tun mengumumkan pada 3 Juni, bahwa  seorang mantan anggota parlemen berusia 41 tahun dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Phyo Zeya Thaw dan veteran aktivis pro-demokrasi berusia 53 tahun Kyaw Min Yu atau Ko Jimmy akan dieksekusi. Mereka mendapatkan hukuman mati karena melanggar undang-undang kontraterorisme negara itu.

Zaw Min Tun mengatakan, keputusan untuk menggantung keduanya bersama dengan dua pria lain yang dihukum karena membunuh seorang perempuan yang mereka yakini sebagai informan militer. Keputusan ini dibuat setelah banding mereka terhadap keputusan pengadilan militer ditolak. Namun, hingga saat ini belum ada tanggal pasti untuk eksekusi mati tersebut.

Tentara Myanmar pada Februari tahun lalu merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi. Tindakan ini memicu protes damai yang meluas yang segera meletus menjadi perlawanan bersenjata dan negara itu tergelincir ke dalam apa yang oleh beberapa pakar PBB dicirikan sebagai perang saudara.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyerukan agar semua tuduhan dibatalkan terhadap mereka yang ditangkap karena menjalankan kebebasan dan hak-hak dasar. Dia meminta agar semua tahanan politik di Myanmar segera dibebaskan.

sumber : AP
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement