Jumat 12 Aug 2022 20:20 WIB

Kelanjutan Upaya Perdamaian di Myanmar akan Diputuskan di KTT ASEAN

Rekomendasi para menlu untuk isu Myanmar sudah sesuai dengan mandat konsesus.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Friska Yolandha
Dari kiri ke kanan; Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah, Penjabat Wakil Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai, Menteri Luar Negeri Vietnam But Thanh Son, Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Menteri Luar Negeri Kamboja Peak Sokhonn, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi , Menteri Luar Negeri Kedua Brunei Erywan Yusof, Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith, dan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi berfoto bersama saat pembukaan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-55 (AMM ke-55) di Phnom Penh, Kamboja , Rabu, 3 Agustus 2022.
Foto:

Rizal juga mengatakan, bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi juga selalu meminta komitmen semua pihak dalam mengupayalan perdamaian di Myanamar. "Help me to help you. ASEAN sudah mengulurkan tangan untuk membantu dan di saat yang sama harus ada respon dari junta untuk menanggapi secara positif menerima uluran tangan dari pra anggota ASEAN," katanya.

Pertemuan para menlu ASEAN (AMM) ke-55 secara ekstensif membahas perkembangan terakhir di Myanmar. Para Menlu menyatakan keprihatinan atas krisis politik yang berkepanjangan di negara itu, termasuk eksekusi empat aktivis oposisi.  

Dalam hal ini Myanmar menolak komunike bersama. Namun ASEAN menegaskan akan selalu menolak keikutsertaan pemimpin junta Myanmar dalam pertemuan-pertemuan regional, kecuali junta membuat kemajuan dalam implementasi Konsensus Lima Poin.

Konsensus tersebut menyerukan penghentian segera kekerasan dan semua pihak melakukan pengendalian sepenuhnya, dialog konstruktif di antara semua pihak, mediasi pembicaraan oleh utusan khusus ketua ASEAN, penyaluran bantuan kemanusiaan yang dikoordinasikan oleh ASEAN, serta kunjungan ke Myanmar oleh delegasi ASEAN yang dipimpin oleh utusan khusus, untuk bertemu dengan semua pihak yang berkonflik.

Sementara itu Kementerian Luar Negeri Myanmar mengeluarkan pernyataan menolak dan memisahkan paragraf "Perkembangan di Myanmar" dalam Komunike Bersama Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-55. Myanmar menegaskan bahwa pemerintah yang dikendalikan junta bakal bekerja untuk mencapai lima poin konsensus sesuai dengan keadaan negara.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement