REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Antigua dan Barbuda berencana mengadakan referendum untuk menjadi negara republik dalam tiga tahun ke depan. Jika wacana pemimpin di wilayah Karibia itu terealisasi maka akan berpisah dari Persemakmuran Inggris.

Perdana Menteri Antigua dan Barbuda, Gaston Browne mengumumkan hal tersebut tak lama setelah Charles naik tahta menjadi Raja Inggris. Rencana referendum bertujuan memisahkan diri dan mendeklarasikan Antigua dan Barbuda sebagai sebuah republik. 

"Ini adalah isu yang harus dibawa ke referendum untuk nantinya diputuskan sendiri oleh masyarakat dalam tiga tahun ke depan," ujar Browne kepada ITV News tak lama setelah upacara pengukuhan Charles III, dikutip Reuters, Senin (12/9/2022).

Negara kepulauan kecil Karibia, yang merdeka dari Inggris pada 1981, adalah salah satu dari 14 anggota Persemakmuran yang berbagi raja Inggris sebagai kepala negara mereka. Brown mengatakan menjadi republik adalah langkah terakhir untuk menyelesaikan lingkaran kemerdekaan untuk memastikan rakyatnya benar-benar bangsa yang berdaulat.

Namun ia menekankan referendum bukan tindakan permusuhan dan tidak akan melibatkan yang namanya pensiun keanggotaan Persemakmuran. Negara ini memiliki populasi kurang dari 100 ribu jiwa.

Janji Browne datang di tengah dorongan republik yang berkembang di seluruh wilayah Karibia. Belum lama, Barbados memberikan suara untuk menghapus monarki Inggris tahun lalu. Selain itu partai yang berkuasa di Jamaika telah mengisyaratkan akan mengikutinya.

Meskipun demikian, Browne mengatakan dia tidak menanggapi desakan luas dari rakyat Antiguan untuk mengadakan pemungutan suara. "Saya pikir kebanyakan orang bahkan tidak memikirkannya," katanya kepada ITV.

Ikuti Whatsapp Channel Republika