Komentar Abbas juga menyangkut krisis kepercayaan antara Palestina dan AS. Terutama setelah pemerintahan mantan Presiden Donald Trump memotong dana untuk Palestina dan membuat kebijakan yang menguntungkan Israel. Salah satunya memindahkan Kedutaan Besar AS untuk Israel ke kota Yerusalem yang diperebutkan, dan mengesahkan Kesepakatan Abraham yang menjadi landasan bagi Israel untuk menormalisasi hubungan dengan negara Arab.
Pemerintahan Presiden Joe Biden telah memulihkan dana untuk Palestina, tetapi tetap mempertahankan kedutaan di Yerusalem. Biden juga belum berusaha untuk memulai kembali pembicaraan damai, dengan fokus pada tujuan yang lebih sederhana seperti meningkatkan ekonomi Palestina.
Menurut laporan Haaretz, Abbas menyadari bahwa pertemuannya dengan Putin mungkin dianggap bermasalah oleh Barat, terutama Washington. Namun, dia merasa Palestina tidak punya banyak pilihan lagi.
Israel dan Palestina tidak mengadakan pembicaraan damai secara substantif dalam lebih dari satu dekade. Sementara pendudukan militer Israel atas tanah yang direbut dari warga Palestina telah berjalan selama 55 tahun.
Sebelumnya AS telah menjadi pusat negosiasi. Washington menengahi kesepakatan perdamaian sementara pada 1990-an yang menciptakan Otoritas Palestina, yang kini dipimpin Abbas.
Otoritas Palestina yang diakui secara internasional, berkomitmen untuk tidak melakukan kekerasan dan membuat perjanjian damai yang dinegosiasikan untuk menciptakan negara Palestina merdeka bersama Israrl. Otoritas Palestina mengelola beberapa daerah otonom di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Israel merebut Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem timur dalam perang Timur Tengah 1967. Orang-orang Palestina menginginkan wilayah-wilayah itu untuk membentuk negara merdeka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
