Rencana Kishida akan menggandakan pengeluaran pertahanan menjadi sekitar dua persen dari produk domestik bruto selama lima tahun, melampaui batas pengeluaran sepersen yang diberlakukan sendiri sejak 1976. Ini akan meningkatkan anggaran Kementerian Pertahanan menjadi sekitar sepersepuluh dari semua pengeluaran publik pada tingkat saat ini.
Berbelanja secara royal akan memberikan pekerjaan kepada pembuat peralatan militer Jepang seperti Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Perusahan ini diperkirakan akan memimpin pengembangan tiga rudal jarak jauh yang akan menjadi bagian dari kekuatan rudal baru Jepang.
MHI juga akan membangun jet tempur Jepang berikutnya bersama BAE Systems PLC dan Leonardo SPA dalam proyek bersama antara Jepang, Inggris, dan Italia yang diumumkan minggu lalu. Tokyo mengalokasikan 5,6 miliar dolar AS untuk itu dalam program pertahanan lima tahun.
Perusahaan asing juga akan diuntungkan. Jepang mengatakan ingin meluncurkan rudal jelajah Tomahawk AS buatan Raytheon Technologies yang diluncurkan kapal untuk menjadi bagian dari kekuatan pencegah barunya. Senjata lain dalam daftar belanja militer Jepang selama lima tahun ke depan termasuk rudal pencegat untuk pertahanan rudal balistik, drone serang dan pengintai, peralatan komunikasi satelit, pesawat tempur siluman Lockheed Martin F-35, helikopter, kapal selam, kapal perang, dan jet angkut berat.
Untuk membayar peralatan itu, menurut blok penguasa Kishida, pemerintah akan menaikkan pajak pendapatan tembakau, perusahaan, dan rekonstruksi bencana. Namun, dengan penentangan terhadap kenaikan pajak di dalam partai Liberal Demokrat yang berkuasa masih kuat, pemimpin Jepang itu belum mengatakan kapan akan menerapkan tarif yang lebih tinggi itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
