REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Departemen Pertahanan Australia akan mencopot kamera pengintai yang dibuat oleh perusahaan yang terkait dengan Partai Komunis Cina dari gedung-gedungnya. Tindakan ini diumumkan pada Kamis (9/2/2023), setelah Amerika Serikat (AS) dan Inggris melakukan langkah serupa tahun lalu.
Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan, departemennya sedang menilai semua teknologi pengawasannya. "Di mana kamera khusus itu ditemukan, kamera itu akan disingkirkan," katanya kepada Australian Broadcasting Corp.
“Ada masalah di sini dan kami akan menanganinya,” ujarnya.
Surat kabar Australia melaporkan pada Kamis, bahwa setidaknya 913 kamera, interkom, sistem entri elektronik dan perekam video yang dikembangkan dan diproduksi oleh perusahaan China Hikvision dan Dahua akan dicopot. Kamera-kamera ini berada di kantor pemerintah dan lembaga Australia, termasuk Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan.
Sebuah audit menemukan bahwa kamera dan peralatan keamanan Hikvision dan Dahua ditemukan di hampir setiap departemen kecuali Departemen Pertanian dan Departemen Perdana Menteri dan Kabinet. Australian War Memorial and National Disability Insurance Agency mengatakan, mereka akan menghapus kamera Cina yang ditemukan di fasilitasnya.
Juru bicara oposisi unit keamanan dunia maya James Paterson mengatakan, telah mendorong audit dengan mengajukan pertanyaan selama enam bulan dari setiap agen federal. Tindakan ini setelah Departemen Dalam Negeri tidak dapat mengatakan berapa banyak kamera, sistem kontrol akses, dan interkom dipasang di gedung-gedung pemerintah.
"Kami sangat membutuhkan rencana dari ... pemerintah untuk menyingkirkan setiap perangkat ini dari departemen dan lembaga pemerintah Australia," kata Paterson.
Menurut Paterson, Hikvision dan Dahua tunduk pada Undang-Undang Intelijen Nasional Cina yang mengharuskan mereka bekerja sama dengan badan intelijen Cina. “Kami tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah informasi sensitif, gambar dan audio yang dikumpulkan oleh perangkat ini secara diam-diam dikirim kembali ke Cina untuk kepentingan warga Australia,” ujarnya.
Hikvision dan Dahua sebagian dimiliki oleh pemerintah yang dikuasai Partai Komunis Cina. Kedutaan Besar China untuk Australia tidak segera menanggapi permintaan komentar. Tanggapan umum Cina terhadap tindakan tersebut adalah untuk mempertahankan perusahaan teknologi tinggi sebagai warga korporat yang baik yang mengikuti semua undang-undang setempat dan tidak berperan dalam pengumpulan intelijen pemerintah atau partai.
Pemerintah AS mengatakan pada November, bahwa pihaknya melarang peralatan telekomunikasi dan pengawasan video dari beberapa merek Cina terkemuka termasuk Hikvision dan Dahua. Keputusan ini dalam upaya melindungi jaringan komunikasi negara. Sedangkan kamera keamanan yang dibuat oleh Hikvision juga dilarang di gedung-gedung pemerintah Inggris pada November.
Ikuti Whatsapp Channel Republika