Tanggapan pemerintah

Pada 2017, pemerintah Italia yang saat itu berhaluan kiri tengah menandatangani kesepakatan dengan otoritas Libya yang bertujuan memerangi imigran ilegal, perdagangan manusia, dan memperkuat keamanan perbatasan.

Akibatnya, jumlah pendatang ke Italia turun tajam, tetapi organisasi hak asasi manusia mengecam kesepakatan itu, dengan mengatakan hal itu membuat ribuan calon migran terperangkap di kamp-kamp penahanan Libya, di mana mereka harus mengalami penyiksaan rutin terus terjadi.

Kedatangan imigran tetap rendah di tahun-tahun berikutnya, sebagian karena pandemi Covid. Namun, mereka para imigran mulai bangkit kembali dan pemerintah sayap kanan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, yang memenangkan pemilu pada 2022, telah berjanji untuk sekali lagi mengurangi arus masuknya imigran ke Italia.

Apa yang telah dilakukan Meloni sejauh ini

Salah satu tindakan pertama pemerintahnya adalah memperkenalkan undang-undang kontroversial untuk kapal amal penyelamat, dengan mengatakan bahwa mereka berfungsi sebagai layanan taksi de facto untuk imigran dan berupaya membatasi waktu kapal penyelamat dapat tetap berada di laut.

Pemerintah juga memaksa mereka berlabuh di pelabuhan yang jauh menambah waktu dan biaya misi mereka. Langkah tersebut secara tajam membatasi operasi kapal penyelamat, tetapi para migran terus berdatangan dengan kekuatan mereka sendiri.

Meloni juga mendesak Uni Eropa untuk menandatangani kesepakatan dengan Libya, mencerminkan kesepakatan yang dicapai dengan Turki pada 2016, di mana Brussel membayar Ankara untuk menampung pengungsi dan menghentikan mereka pergi ke Eropa. Tidak ada kesepakatan itu yang benar terwujud.

Sementara itu, Meloni dan para menterinya telah mengunjungi Libya, Tunisia, Aljazair, dan Mesir, mencari serangkaian kesepakatan, termasuk soal membatasi masuknya para imigran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika