Senin 27 Feb 2023 12:03 WIB

Hungaria Kirim Sinyal Tunda Ratifikasi Keanggotaan Finlandia dan Swedia di NATO

Finlandia dan Swedia harus mendapat persetujuan dari 30 negara anggota NATO.

Rep: Lintar Satria/ Red: Nidia Zuraya
Bendera berkibar tertiup angin di luar markas NATO di Brussel, 7 Februari 2022. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban memberi sinyal Budapest akan menunda ratifikasi bergabungnya Finlandia dan Swedia dengan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).
Foto: AP Photo/Olivier Matthys
Bendera berkibar tertiup angin di luar markas NATO di Brussel, 7 Februari 2022. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban memberi sinyal Budapest akan menunda ratifikasi bergabungnya Finlandia dan Swedia dengan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

REPUBLIKA.CO.ID, BUDAPEST -- Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban memberi sinyal Budapest akan menunda ratifikasi bergabungnya Finlandia dan Swedia dengan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Ia mengatakan pemungutan suara mungkin hanya akan digelar pada paruh kedua bulan Maret.

Setelah Rusia menggelar invasi ke Ukraina tahun lalu Finlandia dan Swedia mendaftar menjadi anggota NATO. Tapi untuk dapat bergabung Finlandia dan Swedia harus mendapat persetujuan dari 30 negara anggota NATO.

Baca Juga

Sementara Turki menolak Swedia yang Ankara anggap menampung kelompok teroris.  Proses ratifikasi Hungaria terkantung-kantung di parlemen sejak bulan Juli.

Pada Jumat (23/2/2023) untuk pertama kalinya Orban menyinggung keanggotan Finlandia dan Swedia ke NATO. Orban menuduh dua negara itu 'menyebar kebohongan' mengenai kesehatan demokrasi dan supremasi hukum di Hungaria.

Orban mengatakan perlu lebih banyak pembicaraan antara kelompok parlemen sebelum pemungutan suara mengenai pendaftaran Finlandia dan Swedia dilakukan. Debat di parlemen Hungaria mulai digelar Rabu (1/3/2023) mendatang.

Agenda legislatif yang dirilis di situs parlemen pada pekan ini menunjukkan pemungutan suara dapat digelar pada 6 Maret. Namun salah satu staf Orban, Gergely Gulyas mengatakan masih perlu lebih banyak waktu.

"Parlemen akan membawa agenda ini pada Senin (27/2/2023) dan memulai debat legislasi pekan depan," kata Gulyas dalam konferensi pers.

"Berdasarkan produser Hungaria, mengadopsi legislasi butuh waktu empat pekan, sehingga parlemen dapat mulai menggelar pemungutan suara sekitar paruh kedua bulan Mei, pada pekan 21 Maret," katanya.

Pada Juli lalu hanya butuh dua hari untuk anggota parlemen dari partai Orban mendorong legislasi yang menaikan pajak usaha kecil.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement