REPUBLIKA.CO.ID, STOCKHOLM -- Pengadilan banding Swedia menguatkan vonis bersalah terhadap pada pria yang didakwa mencoba mendanai Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang terlarang. Keputusan ini dianggap dapat memengaruhi pertimbangan Turki meratifikasi pengajuan Swedia untuk bergabung dengan NATO.

Ankara menuduh Swedia menyembunyikan anggota kelompok-kelompok milisi di negaranya. Ankara mengatakan, Turki harus menindak mereka sebelum Swedia dapat bergabung dengan NATO.

PKK, yang dianggap sebagai kelompok teroris Uni Eropa--di mana Swedia menjadi anggotanya--dan Amerika Serikat serta Turki, mengangkat senjata melawan negara Turki pada 1984.

Pada Juli lalu pengadilan tingkat lebih rendah menjatuhkan hukuman empat tahun enam bulan penjara dan dideportasi seorang Kurdi Turki, Yahya Gungor. Ia didakwa atas kejahatan dengan senjata api, percobaan pemerasan, dan percobaan pendanaan terorisme.

Seperti pengadilan distrik sebelumnya Pengadilan Banding Svea menemukan Gungor mencoba menekan seorang pengusaha Kurdi di Stockholm dengan menodongkan senjata untuk membayar uang kepada PKK.

Dalam sebuah pernyataan, pengadilan mengatakan mereka menguatkan putusan pengadilan distrik Stockholm kecuali keputusan deportasi, yang dibatalkan. "Pengadilan Banding menilai akan ada hambatan untuk melaksanakan deportasi setelah pria itu menjalani hukumannya," kata pernyataan itu, Rabu (20/9/2023).

Swedia mengatakan sudah memenuhi tuntutan yang disepakati dalam negosiasi dengan Turki, termasuk memperkenalkan undang-undang baru yang melarang keanggotaan organisasi teroris.

Baru-baru ini Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan akan meneruskan ratifikasi Swedia ke parlemen pada musim gugur. Namun, ia mengharapkan Stockholm mengambil langkah-langkah melawan terorisme sebagai imbalan atas persetujuan Ankara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika