REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL - Pemerintah Korea Selatan berencana mengumumkan solusi atas perselisihan tenaga kerja masa perang dengan Jepang pada Senin (6/3/2023). Menurut sumber diplomatik, Ahad (5/3/2023) pengumuman itu menjadi sebuah langkah yang dapat membuka jalan bagi peningkatan hubungan bilateral.

Seoul telah menimbang untuk memberikan pembayaran kompensasi pada mantan pekerja Korea melalui yayasan Korea Selatan yang didukung pemerintah, alih-alih meminta perusahaan Jepang untuk membayar ganti rugi seperti yang diperintahkan keputusan pengadilan Korea Selatan.

Perkembangan terbaru terjadi ketika hubungan antara Tokyo dan Seoul memperlihatkan tanda perbaikan setelah Presiden Yoon Suk Yeol pada Mei tahun lalu berjanji untuk mengambil pendekatan yang berorientasi masa depan terhadap Jepang.

Hal ini berbeda ketika Korea Selatan berada di bawah pemerintahan terdahulu Moon Jae In. Kala itu, hubungan bilateral merosok ke titik terendah dalam beberapa tahun karena tenaga kerja masa perang dan masalah lain yang sebagian besar dari penjajahan Jepang di Semenanjung Korea tahun 1910-1945.

Perselisihan tenaga kerja masa perang semakin memburuk ketika pengadilan tinggi Korea Selatan di tahun 2018 memerintahkan perusahaan-perusahaan Jepang untuk membayar ganti rugi atas kerja paksa.

Perusahaan telah menolak untuk mematuhi perintah karena Jepang telah menyatakan bahwa semua masalah yang berasal dari penjajahannya diselesaikan berdasarkan perjanjian bilateral yang ditandatangani tahun 1965.

Jika Seoul memutuskan untuk memastikan pembayaran kompensasi pada mantan pekerja Korea melalui yayasan Korea Selatan, pemerintah Jepang akan mengizinkan perusahaan-perusahaan Jepang secara sukarela memberikan sumbangan pada yayasan Korea Selatan, kata sebuah sumber diplomatik sebelumnya.

Pemerintah Jepang juga diperkirakan akan mengungkapkan penyesalannya pada mantan pekerja Korea, sejalan dengan pernyataan pemerintah sebelumnya atas agresi Jepang di Asia, dan mencabut pembatasan ekspor teknologi tertentu ke Korea Selatan, menurut sumber.

Ikuti Whatsapp Channel Republika