Selasa 07 Mar 2023 15:32 WIB

Taiwan Siap Ladeni Provokasi Cina

Perdana Menteri Cina Li Keqiang menjanjikan reunifikasi secara damai dengan Taiwan.

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nidia Zuraya
 Presiden Taiwan Tsai Ing-wen (tengah) memberi isyarat saat kesempatan berfoto dengan personel militer Taiwan selama kunjungannya di Pangkalan Udara di Hsinchu, Taiwan, 13 Januari 2023. Tsai, mengunjungi pangkalan udara dan berbicara dengan pilot di tengah intrusi udara pesawat militer Tiongkok di atas ADIZ Taiwan.
Foto: EPA-EFE/RITCHIE B. TONGO
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen (tengah) memberi isyarat saat kesempatan berfoto dengan personel militer Taiwan selama kunjungannya di Pangkalan Udara di Hsinchu, Taiwan, 13 Januari 2023. Tsai, mengunjungi pangkalan udara dan berbicara dengan pilot di tengah intrusi udara pesawat militer Tiongkok di atas ADIZ Taiwan.

REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI – Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng mengatakan, Taiwan tidak akan membiarkan provokasi berulang Cina. Dia menegaskan, Taiwan tidak menerima aksi semacam itu.

Chiu menyampaikan, militer Taiwan siap berperang. “Jika komunis Cina bergerak lagi, tugas angkatan bersenjata adalah berperang. Kami tidak akan membiarkan provokasi berulang terhadap kami. Kami tidak bisa menerima hal tersebut,” kata Chiu, Selasa (7/3/2023).

Baca Juga

Menurutnya, Cina menggunakan alasan apa pun untuk mengerahkan pasukannya ke Taiwan. “Tapi kami tidak mengatakan ‘Ayo’. Kami akan mengambil pendekatan damai dan rasional,” ujar Chiu.

Akhir pekan lalu, Perdana Menteri Cina Li Keqiang menjanjikan reunifikasi secara damai dengan Taiwan. Kendati demikian, dia menegaskan, Beijing menentang gagasan kemerdekaan Taiwan.

“Kita harus mempromosikan pembangunan damai hubungan lintas-selat dan memajukan proses reunifikasi damai Cina,” ujar Li merujuk pada Selat Taiwan, Ahad (5/3/2023).

Pernyataan itu disampaikan ketika Li membuka pertemuan tahunan parlemen Cina. Dalam pertemuan tersebut, Li mengatakan, Beijing mendukung prinsip 'satu Cina'.

Prinsip tersebut menyatakan bahwa Taiwan merupakan bagian dari Negeri Tirai Bambu. Menurut Li, pemerintah harus menerapkan kebijakan Partai Komunis Cina untuk menyelesaikan isu Taiwan. Selain itu, harus ada langkah tegas untuk menentang kemerdekaan Taipei.

Menanggapi pernyataan Li, Dewan Urusan Daratan, yakni badan pembuat kebijakan Cina Taiwan mengatakan, Beijing harus menerima bahwa kedua sisi Selat Taiwan tidak saling tunduk. “(Cina) harus menghormati komitmen rakyat Taiwan terhadap konsep inti berpegang teguh pada kedaulatan, demokrasi, dan kebebasan Republik Cina,” katanya.

Republik Cina adalah nama resmi yang digunakan Taiwan untuk menunjuk dirinya sendiri. Cina telah berulang kali mengerahkan kapal perang dan jet tempurnya ke wilayah Taiwan.

Mereka kerap melewati garis tengah Selat Taiwan sepanjang 160 kilometer yang membagi kedua sisinya. Pada akhir Desember lalu, Cina mencatatkan rekor dengan mengerahkan 71 pesawat dan tujuh kapal ke Taiwan atau merupakan skala terbesar sepanjang 2022.

Cina diketahui mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Namun Taiwan berulang kali menyatakan bahwa ia adalah negara merdeka dengan nama Republik Cina.

Taiwan selalu menyebut bahwa Beijing tidak pernah memerintahnya dan tak berhak berbicara atas namanya. Situasi itu membuat hubungan kedua belah pihak dibekap ketegangan dan berpeluang memicu konfrontasi.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement