REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK – Pemerintah Thailand resmi membubarkan parlemen pada Senin (20/3/2023). Surat pembubaran diserahkan oleh Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha pekan lalu untuk mendapatkan persetujuan raja.
Dengan bubarnya parlemen, tahapan pemilu di Thailand akan segera dimulai. Undang-undang pemilu di Thailand menyatakan pemilu mesti berlangsung dalam kurun 60 hari setelah pembubaran parlemen. Pemilu dimungkinkan awal atau pertengahan Mei 2023.
Menurut laman berita Straits Times, pembubaran parlemen lebih awal memberikan waktu longgar bagi partai politik menyusun daftar calon anggota parlemen. Mereka juga lebih leluasa mencari partai mitra untuk berkoalisi.
Kendaraan politik dalam pemilu mendatang adalah Partai Ruam Thai Sang Chart atau dikenal pula United Thai Nation (UTN). Mereka diyakini akan bersaing ketat dengan Pheu Thai yang dipimpin Paetongtarn, putri mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra.
Thaksin dikudeta militer dari pemerintahannya pada 2006. Sementara, Paetongtarn, dalam beberapa jajak pendapat beberapa bulan terakhir diunggulkan dalam pertarungan menuju kursi perdana menteri. Bahkan diyakini, partai ini mendapatkan kursi mayoritas di parlemen.
Laman berita BBC mengungkapkan, hampir semua jajak pendapat memperkirakan partai tersebut akan menjadi yang terbesar mendapatkan dukungan suara. Hampir 22 tahun mereka mendapatkan sokongan dari pendukung loyal Thaksin.
Prayut, pensiunan jenderal, memegang kendali pemerintahan sejak memimpin kudeta terhadap adik perempuan Thaksin, yaitu Yingluck. Thaksin masih dalam pengasingan yang telah berlangsung 15 tahun.
Kini, putrinya yang berjuang melanjutkan kekuasaan Thaksin. ‘’Saya yakin memenangkan pemilu dengan suara mayoritas,’’ kata Paetongtarn, Jumat (17/3/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
