REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pasukan polisi Prancis bentrok dengan para pengunjuk rasa di banyak kota pada Selasa (28/3/2023). Meski begitu, jumlah demonstran terus menurun dalam memprotes reformasi pensiun yang dikeluarkan oleh Presiden Emmanuel Macron.
Kementerian Dalam Negeri menyebutkan jumlah pengunjuk rasa secara nasional mencapai 740 ribu orang. Jumlah ini turun dari lebih dari sejuta sejak lima hari yang lalu.
Sedangkan polisi Paris menghitung 93 ribu orang turun ke jalan di Paris. Jumlah ini pun menurun dibandingkan dengan 119 ribu pada 23 Maret yang merupakan puncak protes.
Sebagai tanda bahwa protes mungkin kehilangan sedikit tenaga, pekerja sanitasi di Paris mengumumkan menangguhkan pemogokan kerja. Sebelumnya, mereka mengabaikan pengangkutan sampah selama lebih dari tiga minggu sehingga menyebabkan tumpukan sampah yang tidak tertampung di jalan-jalan ibu kota. Tumpukan sampah yang membusuk di ibu kota Prancis menjadi simbol protes yang lebih besar.
Serikat CGT yang mengorganisasi pemogokan mengatakan, para pekerja akan kembali bekerja pada Rabu (29/3/2023). Tidak jelas apakah perusahaan swasta yang bertanggung jawab menjaga kebersihan beberapa distrik Paris akan kembali beroperasi.
Namun, dalam upaya untuk terus menekan pemerintah agar mencabut aturan batas pensiun baru, serikat pekerja yang mengorganisir protes menyerukan pemogokan dan pawai baru pada 6 April. Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin pun masih menaruh penjaga. Sebanyak 13 ribu petugas diturunkan dan hampir setengah dari mereka terkonsentrasi di ibu kota Prancis.
Macron berpendapat bahwa sistem pensiun Prancis akan mengalami defisit tanpa reformasi. Kondisi ini karena tingkat kelahiran yang lebih rendah dan harapan hidup yang lebih lama di banyak negara kaya. Lawan Macron mengatakan dana tambahan untuk pensiun bisa datang dari sumber lain, tanpa harus membuat batas pensiun baru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
