REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Warga Thailand yang memberikan suara dalam pemilihan umum kali ini akan mencetak rekor terbaru pada Ahad (14/5/2023).
Komisi Pemilihan Thailand memproyeksikan jumlah pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) lebih dari 80 persen dari sekitar 52 juta orang yang sudah dapat ikut dalam pemilu.
Menurut Ketua Komisi Pemilihan Ittiporn Boonpracong, TPS akan ditutup pukul 17.00 waktu setempat dan hasil tidak resmi diharapkan dapat diketahui sekitar pukul 22.00. Jajak pendapat menunjukkan partai oposisi Pheu Thai dan Move Forward meraih kursi terbanyak.
"Saya berharap partai yang saya pilih dapat mewujudkan yang mereka janjikan saat berkampanye," kata pemilik bisnis Nicharee Tangnoi yang menolak menyebutkan partai mana yang didukung. Menurut pria berusia 29 tahun itu, pemerintah saat ini telah melakukan yang terbaik.
"Saya berharap pemerintah berikutnya dapat melakukan apa yang mereka janjikan," ujarnya.
Tempat lain di ibu kota, pejawat Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha dan pihak oposisi pun telah memberikan suara, termasuk di Paetongtarn Shinawatra dari Pheu Thai. "Orang-orang membutuhkan perubahan," kata Paetongtarn setelah mencoblos.
Pemilihan kembali mengadu kekuatan Pheu Thai yang didukung keluarga miliarder Shinawatra melawan militer dan konservatif. Militer dan kaum konservatif memiliki pengaruh atas lembaga utama yang telah menggulingkan tiga dari empat pemerintahan gerakan populis.
Tapi, beberapa analis berpendapat, perebutan kekuasaan di Thailand lebih dari sekadar pertandingan dendam antara klan Shinawatra dan saingannya yang berpengaruh. Terdapat tanda-tanda pergeseran generasi dan mendambakan pemerintahan yang lebih progresif.
Move Forward yang dipimpin oleh alumnus Harvard Pita Limjaroenrat mengalami lonjakan dukungan di momen-momen terakhir. Kelompok ini mengandalkan kaum muda, termasuk 3,3 juta pemilih pemula yang memenuhi syarat.
Partai ini mendukung rencana membongkar monopoli, melemahkan peran politik militer, dan mengubah undang-undang yang ketat terhadap penghinaan terhadap monarki. “Mudah-mudahan seluruh negeri menghormati hasil dan kehendak rakyat,” kata Pita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
