REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Partai Move Forward mengumumkan pada Senin (15/5/2023), telah memiliki suara yang cukup untuk membentuk pemerintahan koalisi. Namun, dukungan Senat yang ditunjuk militer masih diragukan karena posisi partai pemenang menentang undang-undang penghinaan kerajaan.
"Saya siap menjadi perdana menteri ke-30 Thailand," kata Pemimpin Partai Move Forward Pita Limjareonrat.
Pita menjelaskan bahwa partainya dan lima calon mitra koalisinya, termasuk Pheu Thai, akan mengamankan 309 kursi di majelis rendah parlemen yang berkapasitas 500 kursi. Namun, untuk dapat menjadi perdana menteri, dia harus mampu memimpin mayoritas dalam sidang legislatif bikameral yang mencakup 250 anggota Senat yang ditunjuk militer. Dia masih membutuhkan 376 anggota sidang gabungan untuk memilihnya sebagai pemimpin pemerintahan.
Reuters berbicara dengan enam senator untuk mencoba mengukur suasana majelis tinggi. Beberapa dari mereka menyarankan tidak perlu memilih dukungan mayoritas di parlemen, meskipun itu mencerminkan keinginan rakyat seperti hasil pemilu pada akhir pekan.
Senator Somchai Sawangkarn mengatakan, kriteria menjadi perdana menteri pilihannya akan didasarkan pada keinginannya dan mayoritas majelis rendah saja tidak cukup. "Orang tersebut harus jujur dan tidak menimbulkan masalah di negara ini," katanya.
"Hitler terpilih sebagai mayoritas tetapi memimpin negara itu ke perang dunia ... Jika ada kemungkinan menciptakan perpecahan di negara itu, saya tidak akan memilih mereka," ujar Somchai,
Sedangkan anggota senat lainnya Kittisak Rattanawaraha menyatakan, pemimpin berikutnya harus setia kepada bangsa, agama, dan raja, serta tidak korup. Permintaan ini menggemakan dijunjung tinggi oleh kaum konservatif yang merupakan lawan dari Move Forward.
Masalah polarisasi untuk Move Forward adalah posisinya dalam mengubah undang-undang penghinaan kerajaan yang ketat. Para kritikus mengatakan, pemerintah konservatif telah menggunakan undang-undang itu untuk membungkam perbedaan pendapat, tetapi kaum konservatif menentang keras saran untuk mengubahnya. Keluarga kerajaan secara resmi memiliki posisi berada di atas politik dan raja secara konstitusional diabadikan dalam "pemujaan yang dihormati".
Meski beberapa senator menunjukkan keengganan mendukung pemenang hasil dari pemilu, senator Jet Siratananon mengatakan, akan menghormati keinginan mayoritas. "Senat tidak boleh menghalangi kerja parlemen. Berdasarkan apa yang kita lihat kemarin, kita akan menghormati suara rakyat," katanya.
Selain penjegalan oleh senator, bahaya lain yang dihadapi Pita bisa datang dari pengadilan. Menurut pengaduan yang diajukan ke Komisi Pemilihan Umum sebelum pemungutan suara, Pita melanggar aturan pemilu karena memiliki saham di sebuah perusahaan media.
Pita mengaku, siap menjelaskan tidak ada kesalahan dan tudingan itu hanya pengalih perhatian. "Jalan untuk Move Forward baru saja dimulai dan tidak akan mulus," kata Ben Kiatkwankul, mitra di Maverick Consulting Group yang merupakan penasihat urusan pemerintah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
