REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Iran mengeksekusi tiga pria yang dituduh melakukan kekerasan mematikan selama protes anti-pemerintah tahun lalu pada Jumat (19/5/20239), meskipun ada keberatan dari kelompok hak asasi manusia.
Mizan, situs web kehakiman Iran, telah mengumumkan eksekusi Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi dan Saeed Yaghoubi, tanpa mengatakan bagaimana eksekusi itu dilakukan. Pihak berwenang mengatakan mereka bertiga, telah membunuh seorang petugas polisi dan dua anggota kelompok paramiliter Basij di Isfahan pada November selama protes nasional.
Kelompok hak asasi mengatakan ketiganya menjadi sasaran penyiksaan, dipaksa untuk mengaku di televisi dan menolak proses hukum.
Protes meletus September lalu setelah kematian seorang wanita berusia 22 tahun, Mahsa Amini, yang telah ditahan oleh polisi moralitas negara. Ia ditahan karena diduga melanggar aturan berpakaian Islami yang ketat bagi seorang muslimah.
Demonstrasi dengan cepat meningkat menjadi seruan untuk menggulingkan teokrasi yang telah memerintah Iran sejak Revolusi Islam 1979.
Demonstrasi sebagian besar telah mereda dalam beberapa bulan terakhir, meskipun masih ada tindakan pembangkangan sporadis, termasuk penolakan. Dimana semakin banyak perempuan menolak mengenakan penutup kepala sebagai sesuatu kewajiban Islam, yang dikenal sebagai jilbab.
Iran telah mengeksekusi total tujuh orang sehubungan dengan protes tersebut. Kelompok-kelompok HAM mengatakan mereka dan beberapa orang lainnya yang telah dijatuhi hukuman mati dihukum oleh pengadilan keamanan negara rahasia dan ditolak haknya untuk membela diri.
"Penuntutan mengandalkan \'pengakuan\' paksa, dan dakwaan itu penuh dengan kejanggalan yang mengungkapkan bahwa ini adalah kasus bermotivasi politik,\" kata Hadi Ghaemi, direktur eksekutif Pusat Hak Asasi Manusia di Iran yang berbasis di New York, tentang ketiganya. dieksekusi pada Jumat (19/5/2023).
Kelompok itu mengatakan Kazemi telah menelepon seorang kerabat dan menuduh pihak berwenang menyiksanya dengan mencambuk kakinya. Menyiksanya menggunakan senjata bius dan mengancamnya dengan pelecehan seksual.
Amnesty International yang berbasis di London juga mengkritik kasus tersebut. “Cara yang mengejutkan di mana persidangan dan hukuman para pengunjuk rasa ini dilacak dengan cepat melalui sistem peradilan Iran di tengah penggunaan 'pengakuan' yang tercemar penyiksaan, cacat prosedural yang serius dan kurangnya bukti adalah contoh lain dari ketidakpedulian otoritas Iran. untuk hak hidup dan peradilan yang adil,” kata Diana Eltahawy, wakil direktur Amnesty untuk Timur Tengah dan Afrika Utara.
Iran melancarkan tindakan keras terhadap kelompok pemrotes, dengan memberikan mereka berbagai tuduhan tanpa bukti, diantaranya sebagai konspirasi yang didukung pihak asing. Para pengunjuk rasa mengatakan mereka muak setelah puluhan tahun mengalami penindasan dan pemerintahan yang buruk.
Perekonomian Iran mengalami kejatuhan sejak AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 dan memulihkan sanksi yang melumpuhkan. Robert Malley, utusan AS untuk Iran, telah berbicara menentang eksekusi yang akan segera dilakukan terhadap ketiga pria tersebut.
Malley menyebutnya sebagai penghinaan terhadap hak asasi manusia dan martabat dasar semua orang Iran. Terkait sikap Iran itu, Malley juga ingin menunjukkan bahwa pemerintah tidak belajar apa pun dari protes tersebut.
“Amerika Serikat akan terus berdiri bersama rakyat Iran. Kami berkoordinasi erat dengan sekutu dan mitra kami untuk mengungkap dan menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang tak henti-hentinya oleh rezim Iran,” tulis Malley di Twitter pada Kamis lalu
Lebih dari 500 orang tewas selama berbulan-bulan protes, termasuk puluhan anggota pasukan keamanan. Sekitar 19.000 orang ditangkap, meskipun banyak yang telah dibebaskan.
Iran adalah salah satu negara penghukum mati terkemuka di dunia. Setidaknya 582 orang dieksekusi pada tahun 2022, naik dari 333 tahun sebelumnya. Lonjakan eksekusi, termasuk untuk pelanggaran narkoba dan tuduhan tidak jelas tentang permusuhan terhadap Tuhan dan menyebarkan korupsi di bumi, telah menuai kritik dari pejabat PBB dan aktivis hak asasi manusia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika