REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Mantan perdana menteri Pakistan Imran Khan pada Rabu (24/5/2023) mengatakan, dia sedang membentuk sebuah komite untuk pembicaraan dengan pemerintah guna mengakhiri kekacauan politik yang berkepanjangan di negara itu. Jika Perdana Menteri Shahbaz Sharif menerima tawaran itu, dapat membantu meredakan ketegangan politik.
"Jika mereka memberi tahu komite bahwa mereka memiliki solusi dan negara dapat diatur lebih baik tanpa saya, atau (jika) mereka memberi tahu komite bahwa penyelenggaraan pemilu pada Oktober menguntungkan Pakistan, saya akan mundur," kata Khan.
Khan digulingkan dari jabatannya oleh aliansi partai oposisi yang dipimpin oleh Sharif dalam mosi tidak percaya pada tahun lalu. Sejak itu, Khan menyerukan pemilihan umum baru. Khan menuduh Sharif, Amerika Serikat (AS), dan militer Pakistan berkonspirasi untuk mencopotnya dari jabatan perdana menteri. Namun, tuduhan itu dibantah. Khan kemudian mundur dengan mengatakan bahwa militer dan Sharif berada di balik pencopotannya.
Awal bulan ini, ribuan pendukung partai Khan melakukan protes keras menyusul penangkapan Khan oleh pejabat dari Biro Akuntabilitas Nasional. Khan diseret keluar dari pengadilan di Ibu Kota Islamabad.
Selama tiga hari kekerasan, para pendukung Khan menanggapi dengan menyerang markas militer di Kota garnisun Rawalpindi dan membakar kediaman seorang komandan tentara daerah di timur Kota Lahore. Hal ini menarik kecaman nasional, dan mendorong beberapa pemimpin puncak dari partai Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf untuk mengundurkan diri.
Dalam beberapa hari terakhir, Khan telah mematikan retorikanya. Dalam pesan video untuk para pendukungnya pada Rabu (24/5/2023), mantan perdana menteri itu mengatakan siap membentuk komite untuk mengadakan pembicaraan dengan pemerintah. Khan mengatakan, dia akan mundur dari tuntutannya untuk mengadakan pemungutan suara cepat jika komitenya yakin bahwa penyelenggaraan pemungutan suara parlemen yang dijadwalkan pada Oktober menguntungkan Pakistan.
Berdasarkan konstitusi, pemungutan suara berikutnya dijadwalkan pada Oktober ketika parlemen menyelesaikan masa jabatannya. Tawaran Khan yang tidak terduga itu muncul sehari setelah di memenuhi panggilan otoritas anti-korupsi di Islamabad sehubungan dengan kasus korupsi. Tidak ada rincian lebih lanjut tentang kehadiran Khan di hadapan Biro Akuntabilitas Nasional. Khan diinterogasi selama lebih dari empat jam.
Khan dan istrinya Bushra Bibi dituduh menerima properti sebagai hadiah untuk membangun universitas swasta dengan imbalan memberikan keuntungan kepada seorang taipan real estate. Khan membantah tuduhan itu. Khan mengatakan, dia dan istrinya tidak terlibat dalam kesalahan apa pun.
Khan telah terlibat dalam lebih dari 100 kasus hukum, dan dia telah diberikan perlindungan dari penangkapan dalam berbagai kasus hingga 8 Juni. Gejolak politik yang berkepanjangan telah memperburuk krisis ekonomi di Pakistan.
Pakistan menghadapi inflasi terburuk, yaitu mencapai 50 persen pada bulan ini setelah pemerintah Sharif memangkas subsidi dan menaikkan pajak untuk mematuhi ketentuan bailout. Pada Rabu, Sharif mengecam serangan baru-baru ini oleh pendukung Khan di instalasi militer. Dia mengatakan, garis merah telah dilanggar ketika pendukung Khan melakukan protes kekerasan. Sharif mengatakan, semua yang terkait dengan serangan terhadap instalasi militer dan properti publik akan dituntut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika