REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Pemerintah Taiwan mengatakan, Cina akan mencoba ikut campur dalam pemilihan umum pada Januari tahun depan. Beijing dituduh secara ilegal mendanai kandidat yang bersahabat dengannya.
Pemerintah Presiden Tsai Ing-wen telah berulang kali memperingatkan upaya Cina untuk mempengaruhi opini publik di pulau tersebut. Beijing menilai Taipei merupakan wilayah kesatuan dari Daratan.
Keresahan itu pun disampaikan kepala Dewan Keamanan Nasional Wellington Koo tahun ini. Dia telah memperingatkan, bahwa Cina dapat mencoba mempengaruhi pemilihan presiden dan legislatif dengan kampanye pengaruh termasuk informasi yang salah.
"Mereka berharap dapat mempengaruhi rakyat Taiwan dengan menjangkau akar rumput," kata seorang pejabat keamanan Taiwan yang mengetahui langsung masalah tersebut.
"Mereka berharap untuk mempengaruhi pemilih yang tidak memiliki afiliasi politik tertentu dan akan memilih siapa pun yang memberi mereka keuntungan," ujarnya.
Daftar pantauan pemerintah untuk kemungkinan penerima di Taiwan adalah partai politik kecil yang mendukung klaim kedaulatan Cina atas pulau itu. Kemudian anggota dewan lokal,dan kuil yang terlibat dalam kegiatan pertukaran dengan Cina pun mendapatkan perhatian.
Cina juga dapat menawarkan perjalanan gratis ke daratan ke ratusan warga Taiwan yang terlibat dalam kampanye pemilihan menjelang pemungutan suara. Laporan internal yang didapatkan Reuters menyatakan, upaya itu untuk memengaruhi keputusan pemungutan suara bagi politisi lokal seperti kepala daerah dan kepala desa.
Pemerintah Taiwan membentuk satuan tugas keamanan lintas kementerian yang dijuluki "Ping Shun" atau aman dan sehat tahun ini. Petugas itu bekerja menyelidiki kemungkinan gangguan pemungutan suara di dalam atau luar negeri.
Menurut undang-undang Taiwan, kampanye pemilu dengan menerima uang dari kekuatan musuh eksternal adalah ilegal, termasuk Cina. Menurut laporan internal lainnya yang telah diulas //Reuters// dan didasarkan pada intelijen Taiwan, Cina dapat mengirim uang melalui jejaring sosial populer Cina dan aplikasi obrolan WeChat. Fitur itu memungkinkan transfer langsung antar pengguna dan tersedia di Taiwan.
Laporan ini menjelaskan, pemerintah Cina dapat menginstruksikan kandidat untuk membuat akun WeChat publik. Mereka kemudian memobilisasi pengguna untuk memberikan dukungan moneter melalui 'donasi pemirsa'. WeChat memungkinkan individu untuk mentransfer hingga 50.000 yuan kepada orang lain dalam satu transaksi dan maksimal 200.000 yuan per hari.
Laporan yang mengutip analisis intelijen ini juga mengatakan, Beijing dapat bekerja sama dengan agen perjalanan dan meminta anggota rombongan untuk membawa uang tunai ke Taipei. Laporan itu mengatakan, sistem perbankan bawah tanah di Taiwan yang dikenal luas namun sulit diatur dapat memberikan dukungan devisa.
"Partai Komunis Cina dapat secara finansial mendukung kelompok atau orang domestik tertentu dan memberi mereka sumbangan politik atau dana yang dibutuhkan untuk pemilihan," kata laporan rahasia ketiga dari agensi tersebut.
Beberapa orang Taiwan telah dituntut dalam beberapa tahun terakhir karena menerima dukungan ilegal dari Cina dalam kampanye pemilu. Unit pemerintah di Cina selatan mensponsori alat uji mandiri Covid-19 untuk kampanye pemilihan calon kepala daerah di New Taipei City tahun lalu. Calon tersebut bulan ini dinyatakan bersalah melanggar undang-undang suap dan anti-infiltrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
