REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Ahad (16/7/2023), pasokan bom tandan Amerika Serikat (AS) ke Ukraina harus diperlakukan sebagai tindakan kejahatan. Rusia dinilai memiliki hak untuk menggunakan senjata yang sama.

“Pemerintah AS memberikan penilaian terhadap munisi ini melalui mulut pegawainya beberapa waktu lalu, ketika penggunaan bom tandan disebut sebagai kejahatan oleh pemerintah AS sendiri. Saya pikir begitulah seharusnya diperlakukan," kata Putin dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Rossiya-1.

Menurut Putin, Moskow memiliki stok yang cukup untuk berbagai jenis bom tandan. “Sampai sekarang, kami belum melakukan ini, kami belum menggunakannya, dan kami belum memiliki kebutuhan seperti itu, meskipun ada kekurangan yang terkenal dalam jangka waktu tertentu, dan kami juga memiliki amunisi, tetapi kami belum melakukannya," katanya dikutip dari Anadolu Agency.

Putin yakin AS memasok Ukraina dengan bom tandan karena kekurangan amunisi secara umum. "Tentara Ukraina menghabiskan hingga 5.000-6.000 peluru kaliber 155 per hari untuk permusuhan, sementara AS menghasilkan 15 ribu per bulan. Mereka tidak punya cukup, dan Eropa sudah tidak punya cukup (senjata). Namun mereka tidak menemukan yang lebih baik selain mengusulkan penggunaan bom tandan," ujarnya.

Bom tandan melepaskan bom-bom lebih kecil yang tersebar di daerah sasaran. Senjata ini dapat meledak bertahun-tahun kemudian sehingga bisa menyebabkan korban sipil.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 2008 tentang Bom Tandan melarang penggunaan, produksi, penimbunan, dan pemindahan senjata tersebut. Rusia, Ukraina, dan AS belum menandatangani perjanjian tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika