REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, mengatakan ia akan membentuk panel menteri untuk membahas keamanan nasional. Panel ini bertujuan untuk memperbaiki upaya penanggulangan lonjakan kedatangan imigran.
Italia kesulitan mengakomodasi kedatangan imigran dari Afrika Utara dan Balkan. Palang Merah Italia mendorong lebih banyak upaya internasional mengatasi "kekacauan" imigran.
Meloni mengatakan setelah rapat menteri ia akan mengaktifkan Komite Antar-Menteri untuk Keamanan Republik (CISR). Komite ini akan beroperasi secara permanen untuk mengatasi lonjakan kedatangan imigran.
"Tujuan kami adalah untuk mengatasi masalah dengan cara pragmatis, dengan cepat dan keputusan yang terkoordinasi," kata Meloni, Senin (29/8/2023).
Meloni menjadikan perlawanan terhadap imigran ilegal sebagai landasan karir politiknya. Di Pulau Lampedusa, pulau Italia paling selatan, terdapat lebih dari 4.200 imigran. Kepala kepolisian setempat Emanuele Ricifari mengatakan para imigran itu datang dengan 110 perahu pada akhir pekan.
Ia mengatakan walaupun "angkanya tembus rekor" tapi pihak berwenang masih mengendalikan situasi. Di Trieste, perbatasan dengan Slovenia, Walikota Roberto Diapiazza kurang optimistis. Pada surat kabar Corriere della Sera ia mengeluhkan "invasi imigran" yang belum pernah terjadi sebelumnya.
"Saya harus mengatasi masalah yang berkaitan dengan imigran sejak 1990-an, saya sudah melihat semuanya, tapi saya tidak bisa membayangkan seperti ini, kota ini dalam keadaan darurat," katanya.
Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan Italia mencatat 113.500 kedatangan pada tahun ini. Jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 55.800 kedatangan dalam periode yang sama.
Statistik menunjukkan lonjakan selama tiga hari terakhir, dengan sekitar 2.300 kedatangan pada hari Jumat (25/8/2023), lebih dari 3.000 pada hari Sabtu (26/8/2023), dan hampir 1.000 pada Ahad.
Di Lampedusa, para migran yang datang dari laut dimasukan ke sebuah tempat yang disebut "hotspot" yang kapasitas resminya hanya beberapa ratus tempat, sebelum dipindahkan ke pulau yang lebih besar, Sisilia.
Fasilitas tersebut selalu penuh sesak. Pada Senin (28/8/2023) kantor berita Italia melaporkan fasilitas tersebut menampung hampir 3.600 migran.
Palang Merah Italia (CRI) mengambil alih pengelolaan fasilitas tersebut pada tanggal 1 Juni, menggantikan koperasi yang dikritik karena gagal memberikan layanan yang memadai.
“Saya berharap tidak hanya Italia, tetapi seluruh komunitas Eropa dan internasional akan mampu merespons secara efektif dan tidak menyerah pada kekacauan,” kata Presiden CRI Rosario Valastro di Facebook.
Pemerintah Italia membatasi kegiatan kapal kemanusiaan yang kerap menolong imigran yang terombang-ambing di laut. Pemerintah Italia menyita tiga kapal mereka minggu lalu.
Namun karena negara ini menghadapi penyusutan populasi dan kekurangan tenaga kerja, Italia juga telah meningkatkan kuota masuk bagi pekerja migran non-UE menjadi 452.000 pada tahun 2023-2025 dari sekitar 83.000 pada tahun 2022.
Pada Senin lalu, 56 LSM mengeluarkan pernyataan bersama yang menuduh pemerintah menghambat kerja organisasi kemanusiaan di laut. Mereka memperingatkan hal ini dapat menghentikan operasi organisasi itu, sehingga membahayakan nyawa para imigran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika