REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia ingin memastikan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak hanya sibuk membahas isu-isu geopolitik jika Indonesia kembali terpilih menjadi anggota dewan tersebut untuk periode 2024-2026, kata Deputi Wakil Tetap RI di Jenewa, Achsanul Habib.
“Apabila sudah membahas isu mengenai (perang) Ukraina kencang, tetapi membahas isu penghapusan kemiskinan agak lemah,” kata Habib dalam jumpa pers yang digelar secara virtual di Jenewa, Swiss, Selasa (3/10/2023).
Habib mengatakan jika Indonesia mendapatkan kursi keanggotaan Dewan HAM PBB, Indonesia akan mendorong agar pembahasan mengenai hak pembangunan, hak sipil, dan hak politik mendapat porsi yang seimbang.
Selain isu soal xenophobia –ketidaksukaan atau ketakutan terhadap orang asing atau orang yang berbeda dari komunitasnya– dan intoleransi terhadap agama, Indonesia juga ingin memberi porsi yang cukup untuk pembahasan tentang kemajuan hak anak dan perempuan, dan meningkatkan kampanye pencegahan penyiksaan, kata Habib.
Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional di Jenewa, Febrian A Ruddyard, menambahkan, hak pembangunan menjadi isu yang sering terlupakan selama bertahun-tahun dalam pembahasan di Dewan HAM. Oleh karena itu, jika terpilih nanti Indonesia akan mengkampanyekan bahwa hak pembangunan adalah hak yang melekat dimiliki oleh semua negara sehingga penting untuk dibahas.
Hak pembangunan menjadi isu yang konsisten diangkat Indonesia dalam beberapa forum internasional, termasuk dalam Sidang ke-78 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada September lalu.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa semua negara memiliki hak yang sama untuk maju dan tumbuh. Namun, tata kelola global saat ini hanya menguntungkan segelintir negara saja.
Tak hanya itu, Retno menyebut diskriminasi perdagangan terhadap negara-negara berkembang terus terjadi. Rantai pasok global dimonopoli oleh beberapa negara tertentu. Sementara itu, negara berkembang harus berjuang dengan utang luar negeri dan pembiayaan pembangunan.
Selain isu hak pembangunan, Indonesia juga akan mencoba mendorong pembentukan sebuah mekanisme antara Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB dan Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) yang memungkinkan AICHR dapat memberi masukan atau pandangan kepada Komisioner Tinggi HAM di Jenewa terkait isu-isu potensial pelanggaran HAM di kawasan.
Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026 dengan tema Kemitraan Inklusif untuk Kemanusiaan. Indonesia telah lima kali menjadi anggota Dewan HAM PBB. Indonesia terakhir kali menjadi anggota pada periode 2020-2022, mewakili kawasan Asia Pasifik.
Dewan HAM PBB terdiri atas 47 negara anggota PBB yang dipilih untuk masa jabatan tiga tahun. Afrika dan Asia Pasifik diwakili masing-masing 13 negara. Amerika Selatan dan Karibia diwakili delapan negara. Sementara Eropa Timur diwakili enam negara. Adapun wilayah lainnya diwakili tujuh negara. Pemilihan anggota Dewan HAM PBB akan digelar pada 10 Oktober di New York.
Ikuti Whatsapp Channel Republika