Selasa 14 Nov 2023 11:34 WIB

Ke Mana Arah Kebijakan Inggris Terhadap Gaza Seusai David Cameron Kembali ke Pemerintahan?

Cameron diperkirakan berikan nada yang lebih damai tapi tak berpihak pada Palestina

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Esthi Maharani
Mantan Perdana Menteri Inggris David Cameron ditunjuk jadi Menlu Inggris.  Cameron diperkirakan akan memberikan “nada yang lebih damai”,tetapi tidak akan berpihak pada Palestina
Foto: Reuters
Mantan Perdana Menteri Inggris David Cameron ditunjuk jadi Menlu Inggris. Cameron diperkirakan akan memberikan “nada yang lebih damai”,tetapi tidak akan berpihak pada Palestina

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Kembalinya mantan perdana menteri Inggris David Cameron ke dunia politik Inggris secara tak terduga selama perang Israel di Gaza dan protes pro-Palestina di Inggris, telah memicu pertanyaan mengenai implikasi kebijakan Inggris terhadap Timur Tengah. Cameron, yang kini menjabat sebagai menteri luar negeri, sebelumnya menyebut Jalur Gaza sebagai “kamp penjara” dan menganjurkan solusi dua negara terhadap konflik Israel-Palestina.

Namun Cameron juga merupakan pendukung setia Israel. Pada 9 Oktober 2023, ketika Israel mengumumkan blokade total dan menyerang Gaza, pria berusia 57 tahun tersebut membuat pernyataan yang mendukung Israel.

Baca Juga

“Saya berdiri dalam solidaritas penuh dengan Israel pada saat yang paling menantang ini dan sepenuhnya mendukung perdana menteri dan Pemerintah Inggris atas dukungan mereka yang tegas dan teguh,” kata Cameron di platform media sosial X.

Ratusan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan di London sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza selama akhir pekan, ketika sejumlah kecil kelompok sayap kanan melancarkan protes balasan. Perdana Menteri Rishi Sunak memecat Menteri Dalam Negeri Suella Braverman pada Senin (13/11/2023) setelah dia menimbulkan kemarahan karena menuduh polisi terlalu toleran terhadap pengunjuk rasa pro-Palestina.

Sunak menggantikan Braverman dengan Menteri Luar Negeri James Cleverly. Kemudian, secara mengejutkan, Sunak menunjuk Cameron sebagai pengganti Cleverly. Profesor hubungan internasional di Sekolah Studi Oriental dan Afrika di London (SOAS), Ben Whitham mengatakan, meskipun Cameron diperkirakan akan memberikan “nada yang lebih damai”, ia tidak akan berpihak pada Palestina dalam konflik tersebut.

“Tentu saja, seperti politisi senior Konservatif lainnya, dia secara umum akan memihak Israel dan dugaan hak mereka untuk melakukan serangan di Gaza,” kata Whitham, dilansir Aljazirah, Senin (13/11/2023).

Whitham mengatakan, penunjukan Cameron juga bertujuan untuk menyembuhkan beberapa perpecahan di dalam Partai Konservatif. “Dia dipandang memiliki hubungan yang kuat dengan mitra ekonomi strategis di Timur Tengah, termasuk hubungan pribadi yang berkelanjutan dengan kepemimpinan Arab Saudi," kata Whitman.

Selama masa jabatannya sebagai perdana menteri dari tahun 2010 hingga 2016, Cameron mengkritik pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat dan blokade Jalur Gaza. “Gaza tidak bisa dan tidak boleh dibiarkan tetap menjadi kamp penjara,” kata Cameron saat berkunjung ke Turki pada 2010.

Namun, ketika warga Palestina di Gaza mendapat manfaat dari gencatan senjata yang menghentikan sementara salah satu pegeboman paling mematikan di wilayah tersebut pada 2014, partai Cameron menolak seruan dari anggota koalisi untuk meninjau kembali izin ekspor senjata ke Israel jika pertempuran berlanjut. Surat kabar Israel, Haaretz mengutip episode ini sebagai salah satu alasan mengapa Cameron menjadi perdana menteri Inggris yang paling pro-Israel, setelah Gordon Brown, Tony Blair, Margaret Thatcher dan Harold Wilson.

“Dalam banyak hal, dia (Cameron) melihat Timur Tengah sangat mirip dengan Netanyahu,” kata laporan Haaretz, mengacu pada Perdana Menteri saat ini Benjamin Netanyahu, yang menjabat dari 2009 hingga 2021.

Sejak bulan lalu, Netanyahu telah berulang kali menolak gencatan senjata di Gaza. Dia berjanji untuk memusnahkan Hamas dalam serangan udara dan darat yang telah membunuh lebih dari 11.200 warga Palestina, termasuk anak-anak.

Selama 50 hari permusuhan yang berlangsung dari 8 Juli hingga 26 Agustus 2014, sebanyak 2.251 warga Palestina gugur, Sayeeda Warsi, seorang menteri senior di Kementerian Luar Negeri Inggris dan orang Muslim pertama di Inggris yang bertugas di kabinet, mengundurkan diri ketika gencatan senjata gagal dan menuduh pemerintah Cameron mengambil pendekatan yang tidak dapat dipertahankan secara moral terhadap konflik tersebut. Pada saat itu, Warsi mengatakan, tanggapan pemerintah terhadap peristiwa di Gaza adalah salah satu faktor di balik radikalisasi Muslim Inggris, yang dapat menimbulkan konsekuensi selama bertahun-tahun ke depan.

Kebijakan Cameron terbukti berdampak panjang bagi kawasan...

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement