REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Menteri Keuangan Malaysia Lim Guan Eng mengatakan pemerintah akan melunasi semua utang yang ditanggung 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Menurutnya, ini merupakan tanggung jawab yang harus dipikul setelah terjadi penyelewengan dana di 1MDB.
"Kami akan menghormati itu (pembayaran utang) meskipun kami tidak senang dengan (hilangnya dana) 1MDB. Tetapi kami harus menghormati kewajiban internasional kami. Saya pikir ini akan meyakinkan pasar pemerintah ini tahu apa yang dilakukannya," kata Lim Guang Eng pada Jumat (25/5).
Dalam sebuah pernyataan pada Kamis kemarin, Lim mengatakan pemerintah telah menjamin 38 miliar ringgit utang 1MDB pada akhir 2017. Ini sekaligus mematahkan anggapan 1MDB membayarkan utang sendiri.
Baca juga: Najib, 1MDB, dan Dugaan Korupsi Baru
Skandal penyelewengan dana miliaran dolar milik 1MDB mulai mencuat pada 2015. Sejak kemunculannya kasus ini telah menyeret nama mantan perdana menteri Najib Razak. Ia diduga menikmati aliran dana 1MDB untuk kepentingan pribadinya.
Salah satunya aliran dana sebesar 10,6 juta dolar AS dari SRC International, yakni unit perusahaan 1MDB. Dana tersebut dilaporkan masuk ke rekening Najib pada akhir 2015.
Najib secara konsisten membantah peranan dan keterlibatannya dalam kasus penyelewengan dana 1MDB. Kendati demikian saat ini keterangan Najib masih digali oleh Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC).
Warga berjalan melewati logo 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Kuala Lumpur, Malaysia.
1MDB adalah sebuah perusahaan pembangunan strategis milik pemerintah Malaysia. 1MDB didirikan untuk mendorong inisiatif strategis bagi pembangunan ekonomi jangka panjang dengan menjalin kemitraan global dan mempromosikan investasi asing secara langsung.
Pada 2015, sejumlah media massa, satu di antaranya Wall Street Journal, menyebut 1MDB telah digunakan untuk menyedot dana negara ke rekening pribadi Najib Razak yang kala itu masih menjabat sebagai perdana menteri. Saat ini kasus 1MDB setidaknya tengah diselidiki di enam negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
