Ahad 01 Feb 2015 12:29 WIB

PBB Dukung Pasukan Gabungan Perangi Boko Haram

Rep: Ani Nursalikah/ Red: Karta Raharja Ucu
Sekjen PBB Ban Ki-moon
Foto: ANTARA/Widodo S. Jusuf
Sekjen PBB Ban Ki-moon

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Sekjen PBB, Ban Ki-moon mendukung rencana Uni Afrika (AU) mengirim tentara regional untuk memerangi Boko Haram di Nigeria. Berbicara di konferensi tingkat tinggi AU, Ban mengatakan Boko Haram harus diatasi dengan kerja sama kawasan dan internasional.

"Saya menyambut baik keputusan AU dan negara-negara kawasan membentuk Satuan Tugas Gabungan Multinasional (MJTF). Kelompok radikal itu telah melakukan kebrutalan yang tak tertahankan. Tidak ada satupun negara, bahkan negara di kawasan yang bisa mengatasi ini sendirian. PBB siap bekerja sama penuh dengan Uni Afrika," kata Ban berbicara di Addis Ababa, Ethiopia, dikutip dari Al Jazeera, Ahad (1/2).

Namun, ia meminta militer tidak dijadikan satu-satunya jalan keluar. Ban mengatakan harus ada analisis yang cermat mengenai akar permasalahan mengapa terorisme seperti itu, ekstremisme dan ekstremisme dengan kekerasan bisa menyebar.

Militer Chad, Sabtu (31/1), mengatakan telah menewaskan 120 milisi Boko Haram dalam pertempuran dua hari di utara Kamerun. Sebanyak tiga tentara Chad tewas dalam pertempuran itu. Pesawat tempur mengebom kota Gamboru, Nigeria, Sabtu. 

Sedikitnya 13 ribu orang tewas dan lebih dari satu juta warga terpaksa meninggalkan rumah mereka sejak Boko Haram melancarkan serangan pada 2009. Mereka ingin membentuk negara Islam.

Pada April tahun lalu, kelompok itu menculik 276 anak perempuan dari kota Chibok. Gerakan separatis ini telah menjadi krisis di kawasan dengan empat negara terdampak langsung, yakni Kamerun, Chad, Niger dan Nigeria.

Uni Afrika menyetujui 7.500 personel gabungan dari Nigeria, Chad, Kamerun, Niger dan Benin untuk melawan kelompok radikal tersebut. Presiden Ghana John Mahama mengatakan Nigeria, Chad, Kamerun, Niger dan Benin beserta pakar militer akan membicarakan pasukan pada 5-7 Februari di Yaounde, Kamerun.

Blok pan Afrika itu selanjutnya akan meminta persetujuan Dewan Keamanan PBB dalam bentuk resolusi Bab Tujuh agar pasukan bisa menjalankan misi. 

sumber : Reuters/Al Jazeera
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement