REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGON DC -- Amerika Serikat pada Jumat (8/9) mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa mereka bermaksud untuk mengadakan sebuah pertemuan pada hari Senin (11/9) untuk  menetapkan sanksi tambahan terhadap Korea Utara atas program rudal dan nuklirnya,

Amerika Serikat menginginkan Dewan Keamanan untuk memberlakukan embargo minyak ke Korea Utara, melarang ekspor tekstil dan mempekerjakan pekerja Korea Utara di luar negeri. AS juga meminta agar diberlakukan pembekuan aset dan larangan bepergian kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Belum diketahui secara pasti bagaimana sekutu Korea Utara, Cina dan Rusia bersikap atas usulan AS ini. Namun seorang pejabat senior AS pada Jumat malam menyatakan skeptis bahwa kedua negara tersebut akan menerima sesuatu yang lebih ketat daripada larangan impor tekstil Korea Utara.

Pejabat CIina secara pribadi menyatakan kekhawatiran bahwa memberlakukan embargo minyak bisa berisiko memicu ketidakstabilan besar-besaran di negara tetangganya.

Resolusi Dewan Keamanan membutuhkan sembilan suara yang mendukung dan tidak ada hak veto oleh anggota tetap Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Rusia atau Ciina untuk meloloskan sanksi tersebut.

Ketegangan di semenanjung Korea telah meningkat seiring Korut yang telah meningkatkan pengembangan senjata, menguji serangkaian rudal tahun ini, termasuk satu terbang di atas Jepang, dan melakukan uji coba nuklir keenam pada hari Ahad.

Korea Selatan bersiap untuk kemungkinan uji coba rudal lebih lanjut oleh Korea Utara saat memperingati hari ulang tahun pendiri negara tersebut pada hari Sabtu.

Para ahli percaya bahwa rezim yang terisolasi tersebut mendekati tujuannya untuk mengembangkan senjata nuklir yang kuat yang mampu mencapai Amerika Serikat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika