Selasa 20 Jul 2010 18:26 WIB

Pengadilan Turki Dakwa 196 Orang Rencanakan Kudeta

REPUBLIKA.CO.ID,ISTANBUL--Sebuah pengadilan Turki, Senin, mendakwa 196 orang, di antaranya sejumlah pensiunan komandan militer, karena diduga berencana akan menggulingkan pemerintah yang memiliki akarnya dalam politik Islam, kata kantor berita milik negara Anatolia.

Pengungkapan tahun ini atas yang diduga rencana 2003 bernama sandi "Sledgehammer" itu telah mengguncang Turki dan menambah ketegangan yang membara antara pemerintah dan sekuleris pasukan bersenjata, saat sejumlah pensiunan pejabat militer dan pejabat militer yang masih menjabat ditangkap.

Menurut media Turki, rencana itu dikatakan telah melibatkan pemboman masjid-masjid bersejarah dan memicu Yunani untuk menembak jatuh sebuah pesawat perang Turki guna menciptakan situasi seperti perang dan membuat tidak stabil pemerintah Partai AK yang berkuasa sejak 2002.

Di antara orang-orang yang disebutkan dalam dakwaan itu adalah Cetin Dogan, bekas kepala Militer Pertama Turki yang prestisius, dan pensiunan komandan angkatan udara Ibrahim Firtina, dua dari orang-orang yang ditangkap pada awal tahun ini.

Dakwaan itu, yang dipersiapkan oleh sejumlah penuntut Istanbul, termasuk permintaan untuk menjatuhkan hukuman penjara 15 hingga 20 tahun pada mereka yang diduga sebagai pelaku, kata Anatolia. Belum ada tanggal yang ditetapkan bagi pengadilan mereka.

Militer Turki, terbesar kedua dalam NATO, telah menggulingkan tiga pemerintah sejak 1960 dan mendesak pemerintah pimpinan partai Islam pertama di Turki untuk mengundurkan diri pada 1997. Militer telah mengatakan tidak ada konspirasi dan operasi "Sledgehammaer" hanyalah latihan perang yang disampaikan pada satu seminar.

Penangkapan atas sejumlah bekas pembesar militer itu telah menyoroti perubahan sosial yang besar di calon anggota Uni Eropa Turki, seperti peralihan kekuasaan dari elit tradisional sekuler, seperti angkatan bersenjata dan pengadilan, ke kelompok politik baru Muslim konservatif, yang dicontohkan oleh Partai AK pimpinan Perdana Menteri Tayyip Erdogan.

sumber : ant/reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement