Jumat, 15 Rajab 1440 / 22 Maret 2019

Jumat, 15 Rajab 1440 / 22 Maret 2019

Trump: Tak Pernah Ada Opsi Intervensi Militer ke Venezuela

Kamis 14 Feb 2019 07:54 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Presiden Donald Trump menyampaikan pidato kenegaraan State of the Union pertama di hadapan Kongres, sejak Partai Demokrat merebut suara mayoritas di DPR.

Presiden Donald Trump menyampaikan pidato kenegaraan State of the Union pertama di hadapan Kongres, sejak Partai Demokrat merebut suara mayoritas di DPR.

Foto: EPA
Ketika bicara di televisi, Trump sempat menyebut opsi militer di negara Amerika Latin

REPUBLIKA.CO.ID,WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan melihat semua opsi dalam menghadapi situasi di Venezuela. Tetapi, dia tidak menyebut intervensi militer sebagai salah satu dalam opsi tersebut.

"Saya pikir ada sejumlah solusi, sejumlah opsi yang berbeda, dan kami melihat semua opsi," kata Trump seperti dilansir dari Anadolu Agency, Kamis (14/2).

Baca Juga

Saat ditanya awak media mengenai apakah akan mempertimbangkan opsi intervensi militer di Venezuela, Trump mengatakan tidak pernah membicarakan hal itu. Pernyataan ini bertentangan ketika berbicara untuk CBS's News, karena ia saat itu menuturkan penggunaan militer adalah opsi di negara Amerika Latin.

Sebelumnya Ketua Partai Demokrat dari Komite Urusan Luar Negeri DPR, Eliot Engel, mengesampingkan dukungan intervensi militer di Venezuela. Bahkan dia juga mengkritik pernyataan Trump soal opsi intervensi militer di Venezuela.

"Saya ingin menjelaskan kepada para saksi kita dan kepada siapa pun yang menonton, intervensi militer AS bukanlah pilihan," kata anggota kongres itu dalam sebuah sidang.

Sejak Presiden Venezuela Nicolas Maduro dilantik kembali sebagai presiden, Venezuela diguncang protes besar. Ketua Majelis Nasional, Juan Guaido mengajak rakyat turun ke jalan memprotes kepemimpinan Maduro atas keterpilihannya pada Mei tahun lalu yang dianggap curang.

Ketegangan pun semakin meningkat saat Guaido mengukuhkan diri sebagai presiden sementara pada 23 Januari. Langkah tersebut membuat negara-negara dunia terpecah. Langkah Guaido didukung oleh AS, Kanada, Amerika Latin dan beberapa negara Eropa. Sementara, Rusia, Turki, Cina, Bolivia dan Meksiko cenderung mengakui Maduro.

Di tengah krisis politik internal Venezuela, Hakim Mahkamah Agung Venezuela Juan Mendoza menuduh Guaido mencoba merebut kekuasaan presidensial. Mendoza mencatat bahwa konstitusi negara tidak memasukkan ketentuan apa pun untuk membentuk pemerintahan 'transisi'. Mendoza juga menegaskan Maduro telah terpilih kembali dengan suara 67,8 persen dalam pemilihan tahun lalu.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA