REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) meminta Korea Utara (Korut) mengumumkan semua program nuklir dan misilnya. Hal itu terjadi menyusul rencana pertemuan kedua antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un.
"Sebelum proses denuklirisasi bersifat final, kita harus memiliki pemahaman yang lengkap tentang WMD (weapons of mass destruction/senjata pemusnah massal) Korut dan program-program rudal melalui deklarasi yang komprehensif," kata utusan khusus AS untuk Korut Stephen Biegun pada Kamis (31/1).
Menurut Biegun, dia telah membuat kemajuan besar dengan Korut terkait proses denuklirisasi. Pyongyang pun sangat menginginkan pertemuan kedua antara Trump dan Kim segera dilaksanakan.
"Mereka sangat menginginkan pertemuan itu, dan saya pikir mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu, dan kita akan lihat," ujarnya.
Namun Biegun tak memungkiri bahwa proses diplomatik yang kini tengah ditempuh AS dan Korut dapat berakhir dengan kegagalan. Hal itu mengingat pembicaraan yang telah dilakukan selama 25 tahun terakhir.
"Kita perlu memiliki kemungkinan jika proses diplomatik gagal, yang mana kita pernah," ucapnya.
Menanggapi pertanyaan perihal sanksi, Biegun mengatakan hal itu akan tetap diberlakukan terhadap Korut hingga proses denuklirisasi tuntas. "Kami tidak mengatakan kami tidak akan melakukan apa-apa sampai Anda melakukan segalanya," kata Biegun.
Pada Rabu lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa Korut telah setuju pertemuan antara Trump dan Kim digelar pada akhir Februari. Sama seperti sebelumnya, pertemuan tingkat tinggi itu akan dihelat di Asia.
Departemen Luar Negeri AS mengtakan Biegun akan melakukan perjalanan ke Korea Selatan (Korsel) akhir pekan ini untuk berbicara dengan mitranya Kim Hyok Chol. Mereka dijadwalkan membahas langkah-langkah lanjutan untuk memajukan proses denuklirisasi Korut.
Trump dan Kim telah bertemu di Singapura pada Juni tahun lalu. Selain membahas tentang proses denuklirisasi, mereka pun mendiskusikan upaya untuk memajukan hubungan AS-Korut ke arah yang lebih damai.
Namun, pertemuan di Singapura belum memberikan kemajuan signifikan dalam proses denuklirisasi. Hal itu disebabkan masih adanya perbedaan sikap antara AS dan Korut.
Korut menginginkan agar proses denuklirisasi dilakukan secara bertahap dengan diiringi pencabutan sanksi. Namun, AS berkukuh bahwa sanksi terhadap Pyongyang baru akan dicabut bila proses denuklirisasi telah rampung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
