REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Selatan (Korsel) ingin agar keberadaan pasukan Amerika Serikat (AS) di Korsel tidak ditarik mundur. Permintaan itu tidak berkaitan dengan perundingan damai yang dicapai dengan Korea Utara (Korut).
"Pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan adalah masalah terkait aliansi antara Selatan dan Amerika Serikat. Ini tidak ada hubungannya dengan penandatanganan perjanjian damai dengan Utara," kata Kim Eui-kyeom, juru bicara Presiden Blue House, mengutip Presiden Moon Jae-in, Rabu (2/5).
Kantor Kepresidenan Korsel, Blue House, menanggapi pertanyaan media tentang kolom yang ditulis oleh penasehat presiden Korea Selatan dan akademisi Moon Chung-in yang diterbitkan awal pekan ini. Moon Chung-in mengatakan akan sulit membenarkan kehadiran pasukan AS di Korea Selatan jika perjanjian damai ditandatangani setelah kedua Korea setuju pada pertemuan puncak bersejarah pekan lalu dan mengakhiri konflik.
Namun, Seoul ingin pasukan itu tetap berada disana, pasalnya, pasukan AS di Korea Selatan memainkan peran sebagai mediator dalam konfrontasi militer antara negara adidaya tetangga seperti Cina dan Jepang. "Penasihat kepresidenan, Moon Chung-in diminta untuk tidak membuat kebingungan mengenai sikap presiden," tambah Kim.
Amerika Serikat saat ini memiliki sekitar 28.500 tentara yang ditempatkan di Korea Selatan, yang telah lama diminta oleh Korea Utara untuk ditarik mundur terkait program nuklir yang diluncurkan Korut. Namun, tidak disebutkan dalam pernyataan minggu lalu oleh Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un tentang penarikan pasukan AS dari Korea Selatan. Kim dan Moon Jae-in berjanji menghentikan nuklir dari semenanjung Korea.
Pasukan AS telah ditempatkan di Korea Selatan sejak Perang Korea, yang berakhir pada tahun 1953 dalam gencatan senjata dan menyebabkan kedua Korea secara teknis masih berperang. Moon Jae-in dan Kim ingin mengakhiri konflik Korea, menjanjikan tidak akan ada perang lagi di semenanjung Korea.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
