REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja sama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP), Din Syamsuddin, telah bertemu State Counsellor Myanmar, Aung San Su Kyi, membahas isu etnis Rohingya. Pertemuan yang dilakukan pada Jumat (25/5) itu dilakukan Din bersama sejumlah tokoh agama dunia di kantor Su Kyi di Naypyidaw.

Menurut Din, para tokoh agama juga membahas perkembangan keadaan keamanan Provinsi Rakhine yang menimbulkan keprihatinan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara sehingga perlu diatasi secara cepat. Din meminta agar pemerintah Myanmar mengakui dan memberi hak kewarganegaraan kepada etnis Rohingya.

"Tiada jalan lain, untuk itu kecuali mengembangkan koeksistensi damai dan pengakuan kewarganegaraan bersama bagi seluruh rakyat," demikian Din dalam keterangan persnya diterima pada Senin (28/5).

Dalam diskusi tersebut, Su Kyi menanggapi bahwa Myanmar mengimplementasikan demokrasi dan sangat menghargai hak-hak asasi manusia serta nilai-nilai demokrasi. Menurut dia, masalah di Provinsi Rakhine dan wilayah-wilayah lain di Myanmar dapat diselesaikan dengan semangat perdamaian dan rekonsiliasi.

Dalam acara tersebut, sejumlah tokoh agama dunia menyampaikan Surat Para tokoh Agama Dunia untuk Bangsa Myanmar kepada Su Kyi. Para tokoh agama antara lain Supreme Patriach Sri Lanka, Supreme Patriach Kamboja, Presiden Risho Kosakai dari Jepang Rev Niwano, Bishop Gunnar Stalsett, tokoh Kristiani Eropa Madame Vinu Aram, tokoh umat Hindu dari India dan Rev Koichi Sugino Wakil Sekjen Religions for Peace International dari New York, bersama Din Syamsuddin dan juga tokoh lintas agama Myanmar.

Din yang juga menjabat sebagai Presiden Konferensi Bangsa Asia Bidang Agama Bagi Perdamaian atau ACRP menjelaskan surat tersebut mengandung pesan dan ajakan kepada pemerintah dan rakyat Myanmar untuk menyelesaikan konflik bernuansa agama dan etnis di Myanmar dengan semangat kemanusiaan, perdamaian dan rekonsiliasi. Surat tersebut merupakan hasil dari Konsultasi Tingkat Tinggi sejumlah tokoh agama dunia yang dilakukan di Yangon.

Su Kyi, ujar Din, juga menerima usulan penyelenggaraan Konferensi Internasional Tentang Myanmar pada Oktober 2018 yang diharapkan menjadi tonggak penyelesaian masalah secara berkeadilan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika