REPUBLIKA.CO.ID, Tindakan Amerika Serikat dan sekutunya melalui perhimpunan NATO untuk campur-tangan dalam kemelut di Libya dengan alasan "mencegah pembunuhan terhadap warga sipil", bergeser kian jauh dari rangkulan hukum.
Sementara itu waktu yang diberikan kepada Presiden AS Barack Obama untuk melancarkan serangan ke Libya selama 60 hari berakhir pada 22 Mei. Sejak itu perang di Libya telah dipertanyakan keabsahannya, bahkan menurut penilaian asli para pembela Obama sendiri.
Gedung Putih, yang berusaha membenarkan perang tidak sah di Libya, menurut Glenn Greenwald di dalam tulisan di Information Clearing House, berkilah bahwa aksi militer AS di Libya terlalu kecil dan terbatas untuk jadi "perang sesungguhnya" berdasarkan Undang-Undang Dasa dan War Powers Resolution (WPR).
Padahal aksi AS dan sekutunya di Libya bertujuan menghancurkan angkatan perang asing dan menggulingkan seorang pemimpin negara merdeka yang berdaulat. Selanjutnya presiden AS berusaha memperoleh resolusi dari Kongres guna menyetujui perang tersebut. Namun pengesahan itu tak kunjung diperoleh, dan sekarang Kongres AS malah kian dekat dengan tindakan yang justru bertentangan: mensahkan rancangan tak memihak yang menentang perang tersebut.
Setelah 74 hari --serangan atas Libya dimulai pada Sabtu, 19 Maret 2011 dengan dasar Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 mengenai zona larangan terbang di Libya-- pasukan AS bergabung dalam operasi militer di Libya, Presiden Obama kelihatannya mulai kehilangan i'tikad baik mengenai Capitol Hill.
Sekelompok anggota konservatif dan liberal --yang membangkang terhadap pemimpin partai mereka-- mendukung satu rancangan guna menarik militer AS dari operasi di Libya. Anggota kubu koservatif menyampaikan dukungan bagi rancangan itu dalam satu pertemuan tertutup, tapi pemungutan suara tak dilakukan.
Sementara itu, Moskow menyampaikan kekhawatiran mengenai penggunaan kekuatan NATO yang tak proporsional di Libya. Moskow prihatin atas makin meningkatnya penggunaan kekuatan militer.
Dewan Keamanan PBB mensahkan resolusi mengenai zona larangan terbang di Libya pada 17 Maret, yang membuka jalan bagi operasi militer terhadap pemimpin Libya Muammar Qaddafi. Pemberontakan rakyat Libya dimulai pada pertengahan Februari. Rakyat jengah atas kekuasaan Qaddafi selama 40 tahun.
Kini mulai beredar pendapat bahwa perang Barat di Libya tidak sah. NATO bersama melakukan kejahatan perang. NATO mesti menghentikan aksi sekarang dan membiarkan rakyat Libya menyelesaikan masalah mereka sendiri.
Juga ada pendapat bahwa NATO mesti dilarang dalam proses pembangunan kembali di negara Afrika tersebut. NATO bahkan dikatakan mesti dilarang dari wilayah Afrika. Benua Afrika mesti mempertimbangkan kembali sikapnya dengan mereka yang mengganyang seorang putra Afrika dan menandatangani kontrak dengan anggota progresif di masyarakat internasional.
Sementara itu Komandan Oposisi Libya Abdel-Hakim Al-Hasidi telah mengatakan "kaum jihad" yang berperang melawan tentara di Irak berada di garis depan dalam perang melawan rejim Muamad Qaddafi. Al-Hasidi berkeras petempurnya "adalah patriot, dan bukan teroris", tapi menambahkan anggota "Al-Qaida juga adalah orang Muslim yang baik dan berperang melawan penyebu".
Ikuti Whatsapp Channel Republika