REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI-- Sekjen PBB Ban Ki-moon mengatakan, Rabu, PBB akan siap mendampingi Libya dalam perjalanannya ke demokrasi. Hal ini disampaikan Ban dalam kunjungan pertamanya ke Tripoli sejak konflik yang menjatuhkan pemimpin Libya Muamar Qaddafi.
"Libya yang baru ingin menjadi sebuah negara yang bebas dari ketakutan, bebas dari ketidakadilan dan bebas dari penindasan masa lalu," katanya setelah menemui pemimpin Dewan Transisi Nasional (NRC) Mustafa Abdel Jalil dan anggota rezim baru lainnya.
"PBB akan menjadi mitra anda dalam mengubah harapan itu menjadi kenyataan," kata Ban dalam kunjungan yang tak diumumkan sebelumnya itu. Ia mengatakan pembicaraannya dengan para pejabat Libya mencakup "keamanan publik dan perlunya mengamankan arsenal rezim sebelumnya, khususnya cadangan rudal yang ditembakkan di atas bahu serta senjata kimia dan senjata biologi".
Pada konferensi pers, Ban juga meminta diakhirinya segera tindakan keras pemerintah Suriah terhadap demonstran warga sipil yang, menurut hitungan PBB, telah menewaskan 3.000 orang sejak pertengahan Maret lalu.
"Pembunuhan warga sipil harus dihentikan dengan segera di Suriah," kata Ban, yang meminta pada Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk melaksanakan rencana perdamaian Arab "secepat mungkin sebagaimana telah disepakati".
"Libya telah membayar harga mahal untuk kebebasan" dan "telah menginspirasi dunia dengan melepaskan diri dari tirani," kataya, sementara meminta pada kelompok-kelompok yang berbeda di Libya untuk berkompromi dan bersatu.
Kunjungan itu tidak diumumkan sebelumnya karena alasan keamanan. Ban dalam perjalanannya ke pertemuan puncak kekuatan ekonomi Kelompok 20 di Cannes, Prancis, tempat Libya berada dalam agenda. Ban diperkirakan tiba di Cannes pada Rabu malam.
Ban tidak mengunjungi Libya dalam delapan bulan pemberontakan bersenjata yang menyebabkan jatuhnya rezim Libya dan tewasnya Gaddafi pada 20 Oktober.
Kunjungannya terjadi beberapa hari setelah Dewan Keamanan PBB, Senin, meminta pada pemerintah sementara Libya dan negara-negara tetangganya untuk menghentikan penyebaran senjata dari persediaan Gaddafi yang sangat besar.
Dan NATO telah mengakhiri misinya yang dimandatkan oleh PBB di negara Afrika Utara itu pada 31 Oktober lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
