Senin 20 Jun 2011 09:44 WIB

Oposisi Libya Bantah Perundingan dengan Qaddafi

Pemimpin Libya Muammar Qadafi kini resmi jadi buruan NATO
Foto: CSM
Pemimpin Libya Muammar Qadafi kini resmi jadi buruan NATO

REPUBLIKA.CO.ID, BENGHAZI-- Pemberontak Libya, Ahad (19/6), membantah mereka terlibat perundingan dengan pemerintah Muamar Qaddafi. Dewan Peralihan Nasional juga mengatakan bantuan keuangan akan tersedia dalam beberapa hari mendatang.

Sebelumnya, utusan Rusia Mikhail Margelov, Sabtu, mengatakan di Tunisia bahwa pemerintah !addafi telah melancarkan banyak kontak dengan oposisi Libya dan kedua pihak akan menyelenggarakan perundingan di negara tetangga Libya, Tunisia.

"Tak ada perundingan antara Dewan Peralihan Nasional (NTC) dengan siapa pun dari anggota rejim Qaddafi," kata juru bicara bagi kelompok pemberontak, NTC, Abdel Hafeedh Ghoga pada satu taklimat di kubu pemberontak Benghazi, Ahad.

"Kami tak menolak penyelesaian politik apa pun. Satu-satunya syarat yang kami ajukan ialah penyelesaian takkan meliputi Qaddafi dan anak-anaknya," kata Ghoga. Pemerintah Libya, juga membantah pernyataan pemberontak yang menyatakan kedua pihak telah melakukan perundingan.

Sementara itu, kepala perminyakan pemberontak Libya Ali Tarhouni, Sabtu (18/6), menuduh negara Barat gagal menepati janji mereka untuk mengirim bantuan keuangan. Menurut dia, NTC menghadapi krisis keuangan setelah berbulan-bulan pertempuran melawan tentara Gaddafi.

"Setakat ini, kami belum menerima sepeser pun uang yang dijanjikan," kata Ghoga. Tapi "mekanisme keuangan telah ditetapkan, dan kami optimistis uang tersebut, yang berjumlah 3,5 miliar dolar AS, akan tersedia dalam beberapa hari mendatang".

"Kami yakin mekanisme itu akan dilaksanakan," ia menegaskan. Pada Sabtu, organisasi internasional menyerukan dilancarkannya satu proses politik untuk mengakhiri konflik di Libya, negara yang dihantam serangan udara NATO.

Organisasi dunia termasuk PBB, Uni Eropa dan Liga Arab bertemu di Kairo, Mesir, untuk membicarakan konflik Libya dan menekankan perlunya satu penyelesaian politik di negara Afrika utara itu.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement