REPUBLIKA.CO.ID, NEW SOUTH WALES -- Uber mengatakan, pengumuman itu mewakili kemenangan bagi kompetisi dan konsumen, dan pihaknya akan secara aktif terlibat dalam proses peninjauan.
"Pengumuman itu merupakan pengakuan atas dukungan warga yang luar biasa atas transportasi ‘ridesharing’, dan kebutuhan bagi regulasi usang untuk mengejar ketertinggalan dengan mengubah pilihan pelanggan," tulis perusahaan itu dalam sebuah pernyataan baru-baru ini.
Ketua Dewan Taksi NSW, Roy Wakelin-King, mengatakan, operator yang belum diatur adalah resiko terhadap keselamatan publik dan peninjauan tersebut adalah kesempatan untuk menyeimbangkan lahan persaingan.
"Hukum yang telah berlaku dalam industri taksi sangat berpusat di sekitar keselamatan, dengan kamera keamanan, asuransi yang sesuai, sistem alarm, perangkat pelacak kendaraan, dan mereka tak murah," sebutnya baru-baru ini.
Ia menerangkan, "Mereka yang melakukan hal benar dan mematuhi hukum mengalami kerugian kompetitif."
Lukas mengatakan, layanan ‘ridesharing’ sudah diatur di lebih dari 24 yurisdiksi di seluruh dunia dan NSW bergerak terlalu lambat.
Menurut pengajuan yang baru-baru ini disampaikan kepada Pemerintah negara bagian Queensland, Uber memiliki lebih dari 9.000 pengemudi Australia pada layanan uberX yang belum diatur, yang beroperasi secara terpisah dari layanan Uber yang menggunakan sopir taksi dan pengemudi terakreditasi.
Andrew mengatakan, peninjauan tersebut juga akan memeriksa keberlanjutan dari industri taksi di pinggiran NSW, tenpat di mana mereka berada di bawah tekanan dari jasa penyewaan mobil dan layanan transportasi masyarakat.
Peninjauan itu juga akan mempertimbangkan layanan yang tersedia bagi para penyandang disabilitas, ujar Andrew.
Ia menyebut, tinjauan tahunan tentang tarif dan lisensi taksi yang dilakukan IPART akan ditangguhkan hingga setelah komisi tersebut melapor kepada Pemerintah, pada akhir Oktober.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
