Secara keseluruhan, Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia menyumbang 1% dari total pengeluaran negara.
Biaya pemrosesan pengungsi dan pencari suaka lepas pantai telah disoroti baru-baru ini, yang paling menonjol dilakukan oleh Kantor Audit Nasional Australia yang mengkritik Departemen Imigrasi atas penanganan senilai lebih dari 3 miliar dolar (atau setara Rp 30 triliun) untuk kontrak Nauru dan Manus.
Di antara temuan itu, audit tersebut menemukan:
• Bahwa biaya tahunan untuk menahan seseorang di detensi lepas pantai adalah 573.111 dolar (atau setara Rp 5,74 miliar), lebih dari dua kali lipat perkiraan 201.000 dolar (atau setara Rp 2,01 miliar)
• Departemen menyetujui kontrak Transfield, di samping perkiraan mereka membengkak lebih dari 1,1 miliar dolar (atau setara Rp 11 triliun). Departemen tak mencari klarifikasi seputar lonjakan harga itu atau mencari penawaran terbaru dari penawar lainnya.
Lembaga ‘Save the Children’ dan UNICEF Australia juga mengeluarkan laporan pekan lalu, mengutip total biaya pemrosesan lepas pantai, penahanan wajib di wilayah Australia dan pengembalian perahu antara tahun 2013 dan 2016 senilai 9,6 miliar dolar (atau setara Rp 96 triliun).
Data –yang bersumber dari dokumen anggaran, laporan anggaran dan laporan perkiraan tambahan -ini dibagi menjadi:
• Pemrosesan lepas pantai: 3,6 miliar dolar (atau setara Rp 36 triliun)
• Penahanan wajib di wilayah Australia: 5,5 miliar dolar (atau setara Rp 55 triliun)
• Pengembalian perahu dan operasi terkait: 295 juta dolar (atau setara 2,95 triliun)
• Kesepakatan Kamboja: 40 juta dolar (atau setara Rp 400 miliar)
• Pengaturan Kerjasama Kawasan: 72 juta dolar (atau setara Rp 720 miliar)
Ini menyatakan bahwa pusat-pusat detensi lepas pantai akan menghemat hampir 2 miliar dolar (atau setara Rp 20 triliun) selama empat tahun ke depan - tetapihanya jika semua elemen lain dari kerangka kebijakan tetaplah sama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
