REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump menilai ia tidak berkewajiban untuk memutus hubungan dengan bisnis yang dimilikinya sejak lama saat resmi dilantik menjadi pemimpin di negara itu 20 Januari mendatang. Menurutnya, tak ada aturan hukum yang mengharuskan hal itu dilakukan.
Sebelumnya, seorang senator dari Partai Demokrat mengatakan, Trump harus melikuidasi aset yang dimiliki dari bisnisnya. Dengan demikian, hal itu dapat membuktikan bahwa miliarder properti itu tak berniat mengambil keuntungan saat menjabat sebagai presiden.
Selama ini, tidak ada undang-undang yang mewajibkan seorang presiden AS untuk melikuidasi aset dan menyisihkan urusan bisnis yang mereka miliki. Trump menjelaskan secara teori, dirinya dapat menjalankan bisnis dan urusan negara secara bersamaan.
"Secara teori, saya dapat menjalankan bisnis dan urusan negara dengan sempurna. Hanya saja, Anda harus bersiap untuk percaya," ujar Trump dalam wawancara dengan The New York Times, Selasa (22/11).
Ia menekankan bahwa dua hal itu akan dipisahkan secara jelas. Dengan demikian, tak ada kaitan antara jabatan yang didudukinya dapat membawa keuntungan terhadap kerajaan bisnis Trump.
Meski demikian, senator Demokrat Ben Cardin terus mendesak agar pemisahan itu ditampilkan secara formal dan terbuka kepada publik. Ia juga meminta Trump mengambil tindakan untuk memastikan bahwa konsitusi negara akan menjadi prioritas utama di atas kepentingan lainnya.
Salah satu konflik kepentingan yang diduga dilakukan Trump adalah bisnis hotel miliknya mendapat keuntungan beberapa pekan setelah ia terpilih menjadi presiden AS ke-45. Begitu banyak pengunjung yang datang dan membuat pemasukan yang didapatkannya berlimpah.
Baca juga, Donald Trump Menangkan Pilpres AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika