Kami juga prihatin atas sikap Kapolda Jabar Jenderal Anton Charliyan pada 24 Mei yang ingin membuat unit khusus polisi untuk mendeteksi dan menghukum LGBT. Pernyataan mengganggu Charliyan ini serupa dengan sikap Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'duddin yang pada Februari 2016 lalu akan membuat tim khusus agar publik sadar akan bahaya LGBT. Tim juga bertugas untuk melatih mereka yang masuk dalam kelompok LGBT agar balik ke kehidupan normal.
Kantor Anda (Kapolri), bertanggung jawab untuk menegakkan hak asasi manusia bagi semua orang tanpa rasa diskriminasi. Kami meminta Anda bersikap cepat untuk memastikan kelompok LGBT tidak menjadi target kepolisian dan hak-hak privasi mereka dijamin.
Hal ini sejalan dengan pernyataan presiden Jokowi pada Oktober 2016 bahwa polisi harus bertindak terhadap setiap langkah kelompok maupun individu bigot yang hendak menyerang orang-orang LGBT atau menyangkal hak mereka. Dan untuk itu tidak ada diskriminasi bagi semua orang.
Kami mengharapkan Anda untuk menginisiasi proses investigasi terhadap penggerebakan maupun tindakan petugas saat penggerudukan berlangsung. Termasuk menyebarkan identitas yang ditahan itu ke media. Kami mendesak Anda untuk menegaskan ke publik bahwa Kepolisian Nasional Indonesia akan melindungi semua hak dasar seseorang dengan tak memandang orientasi seksual atau jenis kelamin.
Kami senang jika bertemu dengan Anda dan mendiskusikan masalah ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
