REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Myanmar meratakan sedikit-dikitnya 55 desa, yang sebelumnya dikosongkan dari penghuni suku Rohingya sejak akhir tahun lalu. Human Rights Watch (HRW) mengatakan penghancuran bangunan di kawasan utara negara bagian Rakhine itu berpeluang menghilangkan bukti pelanggaran hak asasi manusia oleh tentara, yang menyisir desa Rohingya untuk mencari penyerang sejumlah pos polisi pada 25 Agustus tahun lalu.
Gerakan militer kemudian memaksa hampir 700 ribu warga Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh. Banyak di antara pengungsi itu menyatakan menyaksikan pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran desa oleh tentara Myanmar.
Temuan terbaru HRW itu disiarkan setelah Myanmar mendapatkan bantuan dari PBB dan Jepang. Sebelumnya, PBB menyebut Myanmar telah melakukan pembersihan etnis terhadap Rohingya. Pemimpin Myanmar, yang juga penerima Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, bahkan sempat melarang penyidik PBB untuk memasuki zona konflik di Rakhine.
Myanmar mengatakan bahwa pasukannya terlibat dalam operasi militer yang sah untuk memberantas terorisme. Menurut HRW, sebanyak 362 desa telah dihancurkan sejak Agustus. Beberapa di antara desa-desa itu sudah rata sepenuhnya dengan tanah.
"Banyak di antara desa-desa ini adalah tempat terjadinya kekejaman terhadap Rohingya, dan seharusnya dibiarkan sehingga PBB bisa mendapatkan bukti soal siapa yang bertanggung jawab," kata Bran Adam, direktur HRW kawasan Asia.
"Penghancuran area itu berpotensi menghapus bukti dan klaim hukum penduduk Rohingya yang tinggal di sana," kata Adam.
Sejumlah gambar satelit menunjukkan dua desa di area bernama Myin Hlut tidak rusak karena kebakaran dan sangat mungkin merupakan pemukiman sebelum 'dihancurkan dan diratakan dengan mesin berat antara 9 Januari sampai 23 Februari.
Juru bicara pemerintah, Zaw Htay, belum mengomentari temuan HRW. Saat ini pemerintah Myanmar mengaku sedang menyiapkan sejumlah wilayah untuk menerima para pengungsi yang kembali dari Bangladesh.
Kantor berita negara Myanmar melaporkan pada Januari lalu bahwa delapan ekskavator dan empat buldozer sudah ditempatkan di area bagi pengungsi yang kembali itu.
Myanmar telah membangun dua tempat penampungan sementara bagi para pengungsi yang kembali. Namun tempat itu hanya sementara dan warga Rohingya dijanjikan bisa kembali ke tempat asal mereka.
Win Myat Aye, menteri yang bertanggung jawab atas upaya pemulihan di Rakhine, mengatakan bahwa lahan rusak karena kebakaran secara hukum menjadi "tanah kelolaan negara".
Ikuti Whatsapp Channel Republika