REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Inggris dituduh menutup mata atas 'uang kotor' Rusia, dan menempatkan keamanan nasional pada risiko. Komite urusan luar negeri parlemen mengatakan London digunakan untuk menyembunyikan dugaan aset 'gelap' Presiden Vladimir Putin dan sekutunya, seperti dilaporkan BBC, Senin (21/5).
Dikatakan hal itu merupakan bisnis seperti biasa untuk Inggris, meskipun terjadi keracunan mantan mata-mata Rusia, Sergei Skripal dan putrinya. Ini menggerogoti upaya Inggris untuk menghadapi tindakan ofensif Presiden Putin, katanya.
"Respon lesu Inggris diambil sebagai bukti bahwa kita tidak berani menghentikan mereka, pasar London memungkinkan upaya Kremlin," ujar Ketua komite dan anggota parlemen Konservatif, Tom Tugendhat.
Menteri Keamanan dan Kejahatan Ekonomi Ben Wallace mengatakan dia tidak dipanggil untuk memberikan bukti kepada komite. "Saya khawatir kelalaian seperti itu melemahkan fondasi laporan tersebut," kata Wallace.
Wallace mengatakan Inggris bertekad untuk mengusir uang kotor dan para pencuci uang keluar. "Kami akan menggunakan semua kekuatan yang kami miliki, termasuk kekuatan baru dalam Undang-Undang Keuangan Pidana, untuk menekan mereka yang mengancam keamanan kami," tambahnya.
Tungendhat mengatakan menteri harus menyelidiki yang memungkinkan pemerintah Rusia dan individu terkait dengan Presiden Putin untuk terus mengumpulkan dana di Kota London. Laporan itu, yang dinamai Moskow Gold: Russian Corruption in the UK, menunjukkan bahwa raksasa gas Rusia Gazprom mampu berdagang obligasi di London beberapa hari setelah percobaan pembunuhan Sergei Skripal dan putrinya.
Bisnis antara Inggris dan Rusia yang telah kembali dengan begitu cepat mendorong kedutaan Rusia di London untuk mencuit di Twitter: "Bisnis seperti biasa?".
"Skala kerusakan yang dapat dilakukan oleh 'uang kotor' ini bagi kepentingan kebijakan luar negeri Inggris mengerdilkan manfaat transaksi Rusia di sini. Inggris harus jelas bahwa korupsi yang berasal dari Kremlin tidak lagi diterima di pasar kami dan kami akan bertindak," kata Tugendhat.
Laporan komite mendesak pemerintah untuk menunjukkan kepemimpinan politik yang lebih kuat pada masalah ini dengan mengambil sejumlah tindakan. Termasuk sanksi lebih lanjut terhadap individu yang terkait Kremlin, menutup celah dalam rezim sanksi yang ada, dan mempercepat rencana untuk mengungkapkan kepemilikan perusahaan yang transparan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
