Dalam sejarahnya, Komite Yudisial House memimpin penyelidikan pemakzulan. Namun, partai Demokrat juga dapat memilih komite yang dianggap bertanggung jawab.
Jika mayoritas 435 anggota House menyetujui dakwaan yang dikenal dengan 'pasal pemakzulan' ini, prosesnya akan dibawa ke majelis tinggi, yaitu Senat. Mereka akan mengadakan persidangan apakah presiden bersalah atau tidak.
Dalam sidang semacam itu, anggota House bertindak sebagai jaksa, senator sebagai juri, dan dipimpin Mahkamah Agung. Dibutuhkan dua pertiga suara dari 100 anggota Senat untuk menurunkan jabatan presiden.
Berbeda dari sidang tindak pidana biasa, para anggota parlemen tidak harus membuktikan kasus mereka tidak meragukan. Saat ini, House dikuasai Partai Demokrat yang memiliki 235 kursi. Sebanyak 195 kursi lainnya diisi Partai Republik dan satu orang independen. Hasilnya, Demokrat dapat memakzulkan Trump tanpa dukungan anggota Partai Republik.
Pada 1998, ketika Partai Republik menjadi mayoritas di House, sebagian besar anggota majelis rendah itu memilih memakzulkan Presiden Bill Clinton. Presiden yang terlibat skandal dengan pegawai magang itu berasal dari Partai Demokrat.
Sekarang 53 anggota Senat berasal dari Partai Republik, sementara Demokrat hanya memiliki 45 kursi. Dua kursi lainnya berasal dari independen yang biasanya mendukung Demokrat.
Dibutuhkan 67 suara untuk menurunkan presiden. Jadi, untuk menurunkan Trump dibutuhkan 20 suara dari Partai Republik, semua suara Partai Demokrat dan dua suara anggota independen.
Senat yang dikuasai Republik dapat mencabut dakwaan tanpa mempertimbangkan buktinya. Sejauh ini, tidak ada presiden AS yang berhasil diturunkan dari jabatannya melalui proses pemakzulan.
Pada 1974, Richard Nixon mengundurkan diri sebelum dimakzulkan. Dua presiden, yakni Andrew Johnson pada 1869 dan Clinton dimakzulkan oleh House, tapi Senat menyatakan mereka tidak bersalah.
Jika Trump berhasil diturunkan, Wakil Presiden Mike Pence akan menjadi presiden selama sisa jabatan Trump yang berakhir pada 20 Januari 2021. Dalam amendemen ke-25 Konstitusi AS presiden dapat digantikan wakilnya jika ia tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk alasan kesehatan fisik dan mental. Proses itu dapat dimulai ketika wakil presiden dan mayoritas kabinet memberikan notifikasi kepada Kongres, memberitahu legislatif bahwa presiden tidak mampu menjalankan tugasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
