REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengecam apa yang disebut sebagai rencana perdamaian Timur Tengah yang digulirkan Presiden AS Donald Trump. Borrell mengatakan rencana AS menerabas banyak parameter yang disepakati secara internasional, yaitu perbatasan 1967, seperti yang disepakati oleh kedua belah pihak, antara negara Israel dan negara Palestina.
Hal ini disampaikan dalam kunjungan ke ibu kota Yordania dilansir Anadolu Agency, Senin (3/2). "(Kedua Negara) yang mandiri dan layak, hidup berdampingan dalam perdamaian, keamanan dan saling (memberi) pengakuan," kata Borrell.
Dia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi dan Raja Abdullah di Amman untuk membahas hubungan bilateral dan perkembangan kawasan. Di Yordania dan Uni Eropa, lanjut Borrell, pihaknya sangat menyadari bahwa konflik Israel-Palestina adalah salah satu konflik terpanjang, paling menyakitkan, dan kompleks dalam sejarah kami.
"Pengalaman selama 50 tahun terakhir telah menunjukkan bahwa tanpa persetujuan di antara semua pihak, tidak ada rencana perdamaian yang memiliki peluang untuk berhasil. Untuk menemukan jalan ke depan yang berkelanjutan, kedua belah pihak perlu kembali duduk satu meja," ucap dia.
Pada Selasa lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan apa yang disebut dengan rencana perdamaian untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Selama konferensi pers di Gedung Putih, ia didampingi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tidak ada perwakilan Palestina yang hadir.
Selama acara tersebut, Trump menyebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terbagi. Rencana yang disebut "Kesepakatan Abad Ini" secara sepihak membatalkan resolusi-resolusi PBB sebelumnya tentang masalah Palestina dan Israel memperoleh hampir semua yang mereka minta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
