Awal bulan ini, 75 politisi Libya dari kubu oposisi bertemu secara virtual dalam forum politik yang diprakarsai oleh PBB. Mereka setuju untuk mengadakan pemilihan tahun depan. Namun, pihak bertikai gagal mencapai kesepakatan soal mekanisme pemilihan dan pemerintahan transisi yang akan menjalankan negara menjelang pemungutan suara.
"Gencatan senjata yang lemah terus berlangsung di Libya antara pasukan yang bersekutu dengan pemerintah yang berbasis di Tripoli dan saingan mereka di timur," kata sebuah komentar yang diterbitkan oleh The International Crisis Group.
Sepanjang kampanyenya untuk mencoba merebut Tripoli, Haftar mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab (UEA), Mesir, Prancis, dan Rusia. Sebuah laporan ahli PBB mengatakan bahwa Rusia telah mendukung pasukan Haftar dengan peralatan militer dan operasi bersenjata swasta. Sementara pemerintahan di Tripoli menikmati dukungan dari Turki, Italia dan Qatar.
Libya mengalami kekacauan setelah pemberontakan 2011 berhasil menggulingkan dan membunuh diktator Muammar Gaddafi. Sejak 2015, Libya telah terbagi antara dua pemerintahan, satu di timur dan satu di barat. Pemerintah barat dikenal sebagai GNA yang secara resmi diakui oleh PBB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
