Dalam perannya ini, ia mengawasi operasi di timur laut Myanmar. Operasi tersebut menyebabkan puluhan ribu pengungsi etnis minoritas melarikan diri dari provinsi Shan bagian timur dan wilayah Kokang, di sepanjang perbatasan Cina. Meski pasukannya dituduh melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran, Jenderal Min Aung Hlaing terus memiliki kuasa. Pada Agustus 2010 ia menjadi kepala staf gabungan.

Kurang dari setahun kemudian, ia dipilih untuk jabatan tertinggi militer di depan jenderal yang lebih senior. Saat itu, dia menggantikan pemimpin lama Than Shwe sebagai panglima tertinggi pada Maret 2011.

Min Aung Hlaing memulai masa jabatannya sebagai panglima militer saat Myanmar beralih ke demokrasi pada 2011. Itu terjadi setelah beberapa dekade pemerintahan militer, tetapi tetap tertarik untuk mempertahankan kekuasaan Tatmadaw.

Pengaruh politik dan kehadirannya di media sosial meningkat ketika Union Solidarity and Development Party (USDP) yang didukung militer memimpin pemerintahan. Pada 2016, ketika Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Aung San Suu Kyi berkuasa, Hlaing beradaptasi dengan perubahan. Dia terlihat bekerja bersama dan tampil di acara publik bersamanya.

Terlepas dari perubahan tersebut, dia memastikan Tatmadaw terus memegang 25 persen kursi parlemen dan portofolio kabinet terkait keamanan yang penting. Dia menolak upaya NLD untuk mengubah konstitusi dan membatasi kekuatan militer.

Ikuti Whatsapp Channel Republika