Menlu AS: Jalan Diplomasi dengan Iran sudah Terbuka

Pada 2018, mantan Presiden AS Donald Trump keluar dari kesepakatan JCPOA yang ditandatangani oleh Iran dan enam negara kekuatan dunia. Sejak itu, Trump memberlakukan sanksi yang melumpuhkan ekonomi Iran. Kesepakatan JCPOA membatasi aktivitas pengayaan uranium Iran yang digunakan dalam mengembangkan senjata nuklir.

Sejak AS keluar dari JCPOA dan menerapkan sanksi, Teheran telah melanggar batas pengayaan uranium. Iran telah memperkaya uranium hingga 20 persen atau di atas batas 3,67 persen tetapi masih di bawah 90 persen yang dibutuhkan untuk membuat senjata. Iran juga memperluas persediaan uranium dan menggunakan sentrifugal canggih untuk pengayaan.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan, kampanye "tekanan maksimum" AS yang diusung oleh mantan Presiden Trump telah gagal. Pemerintahan Presiden Joe Biden sejauh ini bersikeras agar Iran kembali mematuhi komitmen sesuai kesepakatan JCPOA. Iran akan memenuhi komitmen tersebut jika AS mencabut sanksi ekonomi terhadap Teheran. Rouhani mengatakan, AS tidak memiliki jalan lain selain kembali bergabung dengan kesepakatan JCPOA.

"Begitu AS mencabut sanksi ilegalnya dan kembali ke hukum, Iran akan segera kembali ke semua komitmennya berdasarkan kesepakatan," kata Rouhani, dilansir Aljazirah, Selasa (16/2).

Menteri Luar Negeri Qatar Al Thani terus mengajurkan agar AS segera kembali ke kesepakatan nuklir. Qatar telah berupaya untuk mengurangi ketegangan di kawasan itu dengan mengadvokasi AS agar kembali ke kesepakatan nuklir.

"Kami berharap dengan kembalinya AS ke kesepakatan nuklir secepat mungkin, tantangan dan sanksi dapat diringankan dalam kerangka kesepakatan dan Qatar tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk mewujudkannya," kata Al Thani.