Setelah penembakan, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengulangi seruannya untuk kembali ke pemerintahan sipil dan mendesak semua pihak di Myanmar untuk menghormati hasil pemilihan November. "Penggunaan kekuatan mematikan, intimidasi dan pelecehan terhadap demonstran damai tidak dapat diterima," katanya melalui Twitter.
Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Singapura semuanya telah menyatakan keprihatinan. Sebelumnya, Selandia Baru telah mengumumkan sanksi yang ditargetkan pada para pemimpin militer Myanmar, termasuk Jenderal Senior Min Aung Hlaing.
Uni Eropa mengatakan para menteri luar negerinya akan bertemu pada Senin (22/2) untuk membahas tindakan terhadap militer. Meski mendapat reaksi keras, Tatmadaw telah mengabaikan seruan untuk kembali ke pemerintahan sipil dengan mengatakan akan mengadakan pemilihan baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
