Junta pada Rabu (24/3) membebaskan ratusan orang yang ditangkap dalam aksi protes terhadap penggulingan pemerintahan terpilih Aung Sang Suu Kyi. Pihak berwenang tidak memberikan angka pasti jumlah tahanan yang dibebaskan. Namun AAPP mengatakan, 628 orang dibebaskan setelah lebih dari 2.900 orang ditangkap sejak kudeta.

Junta militer menghadapi kecaman internasional, karena melakukan kudeta yang menghentikan transisi Myanmar menuju demokrasi melambat. Selain itu, mereka dikecam karena melakukan penindasan terhadap perbedaan pendapat.

Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) memberlakukan sanksi terhadap individu yang terlibat dalam kudeta dan penindasan terhadap para demonstran.

Sementara itu, Departemen Keuangan AS memasukkan dua konglomerat yang dikendalikan oleh militer yaitu Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL). Departemen Keuangan membekukan semua aset yang mereka miliki di Amerika Serikat. Militer mengendalikan sebagian besar ekonomi Myanmar melalui perusahaan induk dan anak perusahaan mereka.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Jakarta. Malaysia dan Indonesia sedang mengupayakan pertemuan mendesak negara-negara ASEAN untuk membahas krisis di Myanmar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika