Draf pernyataan tidak secara eksplisit mengutuk kudeta 1 Februari, yang menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Namun dikatakan bahwa militer profesional harus mengikuti standar internasional untuk berperilaku dan bertanggung jawab untuk melindungi bukan merugikan orang-orang yang dilayaninya.
"Militer negara harus menghentikan kekerasan dan bekerja untuk memulihkan rasa hormat dan kredibilitas dengan rakyat Myanmar yang telah hilang melalui tindakannya," kata mereka dalam draft.
Kematian pendemo pada Hari Angkatan Bersenjata tahunan Myanmar membuat jumlah warga sipil yang dilaporkan tewas sejak kudeta menjadi lebih dari 440. Sanksi baru AS dan Eropa pekan ini pun meningkatkan tekanan eksternal pada junta. Tetapi para jenderal Myanmar telah menikmati beberapa dukungan dari Rusia dan Cina, yang keduanya adalah anggota pemegang veto Dewan Keamanan PBB yang dapat memblokir potensi tindakan PBB.
Militer Myanmar melakukan kudeta pada 1 Februari dengan alasan telah terjadi kecurangan dalam pemilihan umum (pemilu) pada 8 November lalu. Militer menahan pemimpin sipil Myanmar sekaligus pemimpin partai pemenang pemilu, National League for Democracy (NLD) Aung San Suu Kyi. Militer juga menahan Presiden Myanmar Win Myint dan sejumlah petinggi lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
