The Jersey Evening Post juga melaporkan bahwa Menteri Hubungan Eksternal Jersey Ian Gorst mengatakan reaksi Prancis sangat mengecewakan dan tidak proporsional. Dia menambahkan bahwa pihaknya berharap hal itu bisa diselesaikan melalui dialog.
The Guardian mengutip Don Thompson, presiden Asosiasi Nelayan Jersey, yang mengatakan bahwa tidak dapat dihindari bahwa Prancis akan memulai blokade.
“Tetapi reaksi yang kami lihat dari Prancis hampir seperti sesuatu yang Anda lihat dari Iran atau Rusia. Mereka tidak hanya mengatakan bahwa mereka dapat memutus pasokan listrik, nelayan Prancis mengatakan bahwa mereka akan datang besok [Kamis] untuk memblokir pelabuhan pada waktunya untuk menghentikan masuknya feri sehingga tidak akan ada pasokan makanan dan tidak ada bahan bakar yang masuk ke pulau itu. Jadi ini hampir menjadi perang," ungkap dia.
Sebelumnya, Menteri Urusan Maritim Prancis Annick Girardin mengatakan mereka bisa memutus pasokan listrik ke Jersey setelah Inggris memperkenalkan syarat baru dalam perjanjian penangkapan ikan atas akses ke perairannya.
Prancis meyakini aturan baru ini akan membatasi hak penangkapan ikan mereka di sekitar Jersey dan ini melanggar perjanjian Brexit.
“Syarat akses ini diputuskan secara sepihak dan tanpa penjelasan. Ini sama sekali tidak bisa diterima, "kata Girardin kepada Majelis Nasional Prancis.
Pekan lalu, Inggris mengumumkan persyaratan baru untuk menangkap ikan di perairan sekitar Pulau Jersey.
Negara itu menerbitkan daftar 41 kapal penangkap ikan yang dilengkapi dengan Sistem Pemantauan Kapal (VMS) yang akan diberi hak penangkapan ikan mulai 1 Mei.
“Kami bersama para nelayan yang bergantung pada akses ke perairan Inggris. Tetangga kami memberlakukan kriteria yang tidak termasuk dalam perjanjian pasca-Brexit. Hukumnya formal, konvensi harus dihormati. Kami akan memastikan kesepakatan yang ditandatangani pada akhir tahun 2020 ini," kata Girardin di Twitter.
Jaringan Listrik Kepulauan Channel bergantung pada transmisi listrik dengan kabel bawah laut dari Prancis.