Justice for Myanmar, sebuah kelompok aktivis, menyambut baik keputusan untuk menangguhkan pembayaran dividen, yang akan membatasi salah satu sumber pendapatan bagi junta.
"Tapi kami mencatat bahwa ini hanya sebagian kecil dari pendapatan yang diterima junta dari operasi Total di Myanmar, yang juga termasuk bagian pendapatan gas negara, royalti dan pajak pendapatan perusahaan," kata juru bicara Justice For Myanmar Yadanar Maung dalam sebuah pernyataan.
Kelompok masyarakat sipil melaporkan sebanyak 828 orang tewas dalam 115 hari sejak militer Myanmar melakukan kudeta pada 1 Februari 2021.
Berdasarkan laporan Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) pada Kamis dini hari, ada penambahan satu korban asal Magway yang tewas pada Selasa dan didokumentasikan pada Rabu.
Hingga 26 Mei 2021, AAPP mencatat 4.330 orang ditahan, di mana 102 orang di antaranya dijatuhi hukuman.
AAPP mengungkapkan seorang perempuan di Desa Taw Seint, Magway, tewas setelah terkena tembakan militer Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
