Seorang pejabat senior Taiwan yang mengetahui masalah tersebut mengatakan tujuh pejabat Taiwan akan kembali pada Ahad sore. Sedangkan pejabat terakhir yang tersisa akan kembali setelah visa berakhir bulan depan.
"Tidak dapat diterima bagi kami untuk diremehkan secara politik," kata pejabat itu, menunjuk pada permintaan untuk menandatangani dokumen tersebut.
Dalam sebuah pernyataan sebelumnya pada Ahad, Dewan Urusan Daratan Taiwan mengatakan bahwa sejak Juli 2018 pemerintah Hong Kong telah erulang kali menetapkan kondisi politik yang tidak masuk akal untuk pengajuan visa staf bagi kantor Taiwan di Hong Kong. Hong Kong menuntut penandatanganan "Surat Komitmen Satu China".
Mulai Senin (21/6), kantor Hong Kong akan menyesuaikan metode penanganan bisnisnya. Dewan Urusan Daratan Taiwan mengatakan kantor akan mempertahankan operasi yang diperlukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
